Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Cegah Proteksionisme, Jokowi Serukan 3 Terobosan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Proteksionisme, Jokowi Serukan 3 Terobosan Ini

Pesiden Jokowi berbicara pada KTT ASEAN-RoK CEO Summit, di Busan, Korsel, Senin (25/11). (Foto: Setkab)

BUSAN, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara dramatis. Di sisi lain, ada peningkatan tendensi nasionalisme populisme ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meredam ini, perlu ada terobosan.

Menurut Presiden, gerakan antipasar bebas yang mengemukakan pendekatan proteksionis pun semakin mendominasi. Kolaborasi paradigma win-win yang selama beberapa dekade menjadi basis kerja sama ekonomi dunia mulai tergerus dengan pendekatan transaksional yang semakin marak.

“Kalau ini dibiarkan, resesi ekonomi dunia akan mendisfungsi sistem ekonomi dan keuangan global. Ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi dunia juga dapat kembali terulang. Untuk mencegah itu, kita perlu terobosan,” ujarnya dalam KTT ASEAN-ROK CEO Summit, di Busan, Korea Selatan, Senin (25/11).

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan negara-negara ASEAN dan Korea Selatan untuk melakukan terobosan. Ia menyebut tiga terobosan besar yang harus dilakukan, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, dan pengembangan energi terbarukan.

Presiden menyampaikan bagi Indonesia infrastruktur juga merupakan alat pemersatu bangsa, karena Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Selama 5 tahun terakhir Indonesia terus membangun infrastruktur dan akan terus dilanjutkan pada periode ke-2 pemerintahannya.

“Tahun depan Indonesia akan menggelar forum infrastruktur dan konektivitas di kawasan Indo Pasifik. Saya undang semua pelaku usaha untuk hadir merebut infrastruktur dan konektivitas di Indonesia dan juga di kawasan Indo Pasifik,” kata Presiden seperti dilansir laman setkab.go.id.

Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Untuk menarik investasi khususnya pada proyek infrastruktur dan konektivitas, Presiden menjelaskan, debirokratisasi dan deregulasi harus dilakukan di Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan segera merevisi 74 undang-undang yang menghambat investasi dengan menerapkan undang-undang omnibus.

Mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia, Presiden menjelaskan, sumber daya manusia adalah kunci bagi lompatan ekonomi bagi sebuah negara. Untuk itu, revitalisasi pendidikan guna menciptakan link and match antara pendidikan dan dunia kerja menjadi sebuah keniscayaan.

Menurut Presiden, ekonomi pada masa depan adalah ekonomi industri kreatif dan digital. Ia menilai, ASEAN dan Korea Selatan memiliki potensi besar dalam industri tersebut. Ekspor industri kreatif Korea Selatan menyumbang US$5,79 miliar ke perekonomian nasionalnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

“Penguatan kerja sama ekonomi kreatif ASEAN dan Korea akan menjadi lompatan besar di kawasan. Untuk itu, Indonesia akan mengeluarkan peta jalan, Making Indonesia 4.0. Saya undang partisipasi pelaku usaha Korea Selatan dalam mendukung start up di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Kemudian pengembangan energi terbarukan, menurut Presiden, ASEAN dan Korea Selatan harus menjadi juara pengembangan energi terbarukan. Ia mencontohkan, Indonesia sejak tahun lalu telah mencanangkan kewajiban mencampur biodiesel kelapa sawit dengan solar sebesar 20% atau B20.

“Tahun depan, kami akan wajibkan peningkatan biodiesel menjadi 30% atau B30. Indonesia juga telah mengembangkan energi listrik berbasis air. Kami punya sungai besar yang menghasilkan listrik. Di Kalimantan Utara dengan potensi 11 MW dan di Papua dengan potensi 23 MW,” kata Presiden. (Bsi)

Baca Juga: Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, defisit transaksi berjalan, kebijakan ekonomi, korsel

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 Februari 2024 | 09:45 WIB
PEMILU 2024

Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Minggu, 18 Februari 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Siapkan Insentif Pajak, Jokowi Harap Penjualan Mobil Listrik Tumbuh

Jum'at, 16 Februari 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras Tinggi, Presiden Jokowi Klaim Stok Masih Aman

Jum'at, 02 Februari 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama