Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DEN Sebut Transisi Energi Mestinya Sasar Rakyat yang Ekonominya Kuat

A+
A-
0
A+
A-
0
DEN Sebut Transisi Energi Mestinya Sasar Rakyat yang Ekonominya Kuat

Petugas PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan alat penanak nasi (rice cooker) yang diberikan gratis kepada warga penerima bantuan di Kampung Pulo Empang, Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai program transisi energi semestinya lebih menyasar masyarakat menengah ke atas. Sekjen DEN Djoko Siswanto menjelaskan masyarakat menengah ke atas memiliki daya beli yang lebih baik sehingga proses transisi bisa dilakukan tanpa ada hambatan finansial.

Argumen yang disampaikan DEN cukup kuat. Pasalnya, program transisi energi memang butuh modal yang tidak sedikit. Misalnya, penggunaan kompor listrik yang membutuhkan konsumsi listrik tidak sedikit atau konsumsi pertamax turbo dengan harga yang lebih mahal dari BBM dengan oktan yang lebih rendah.

"Transisi energi harusnya dimulai dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik, yang sudah mampu membeli pertamax turbo. Kini ada bensin sawit, harganya per liter cuma Rp15.000, RON 120 yang jauh lebih baik kualitasnya dari pertamax turbo yang harganya Rp15.350. Kompor induksi harusnya juga dimulai dari masyarakat yang mampu," kata Djoko dikutip pada Kamis (18/1/2024).

Baca Juga: Tarif Listrik Diputuskan Tidak Naik Selama Juli-September 2024

Djoko mengungkapkan program kompor induksi (listrik) harusnya diberikan kepada masyarakat yang ekonominya mampu. Dia beralasan, masyarakat miskin masih memiliki daya beli yang rendah. Artinya, penggunaan kompor induksi juga tidak akan optimal.

"Bensin juga begitu, karena masyarakat miskin daya belinya masih rendah jadi ya ga mulai-mulai transisi sampai sekarang, angkanya rendah terus," lanjut Djoko.

Djoko menginformasikan bahwa program pembagian kompor induksi yang sempat dihentikan akan dikaji kembali untuk kembali dilaksanakan.

Baca Juga: Kementerian ESDM Usulkan Subsidi Solar Rp1.000 - Rp3.000 per Liter

"Jadi kemarin yang sempat dihentikan coba dikaji lagi, dimulai lagi. Dimulai yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kompor induksi bisa dimulai lagi," ungkap Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan, sambil menunggu hasil kajian pemberian kompor listrik, pemerintah menggantinya dengan memberikan alat memasak nasi listrik (rice cooker). Pemerintah menilai pengadaan rice cooker lebih murah dan produknya bisa dipakai langsung oleh masyarakat yang menerima.

"Permen ESDM-nya sudah keluar untuk pembagian rice cooker 500.000 tergetnya. Kenapa rice cooker? Karena itu paling bisa dimplentasikan. Kita tinggal beli, harganya juga lebih murah dari kompor listrik, dengan harga di bawah satu juta [rupiah] bisa dapat lebih banyak," jelas Djoko. (sap)

Baca Juga: ESDM Sampaikan Usulan Asumsi Dasar Sektor Energi dalam RAPBN 2025

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : transisi energi, ESDM, kompor listrik, konsumsi listrik, tarif listrik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Februari 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Permintaan Minyak Dunia Kerek ICP Januari 2024 Jadi US$77,12 Per Barel

Jum'at, 02 Februari 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Optimalkan Pasokan Energi, RI Perlu Tingkatkan Kolaborasi Global

Senin, 29 Januari 2024 | 13:51 WIB
PAJAK KARBON

Tertunda Terus, Pemerintah Diimbau Segera Terapkan Pajak Karbon

Jum'at, 26 Januari 2024 | 10:07 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Hampir Rampung, Skema Baru Gross Split Migas Mirip dengan Tax Royalti

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama