Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dibanjiri Produk China, Thailand Perlu Perketat Impor Barang Konsumsi

A+
A-
0
A+
A-
0
Dibanjiri Produk China, Thailand Perlu Perketat Impor Barang Konsumsi

Ilustrasi. Petugas melakukan pendataan paket barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di gudang penimbunan sementara PT Trans Benua Logistik di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/10/2023). ANTARA FOTO/Aji Styawan/hp.

BANGKOK, DDTCNews - Federasi UMKM Thailand meminta pemerintah memperketat impor barang-barang konsumsi yang masuk ke negara tersebut.

Presiden Federasi UMKM Saengchai Teerakulvanich mengatakan Thailand telah dibanjiri oleh impor barang-barang konsumsi yang murah, terutama asal China. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pengusaha lokal sulit bersaing dalam memasarkan produk.

"Federasi meminta pemerintah meninjau tarif pajak impor atas jenis barang yang berdampak langsung pada UMKM Thailand," katanya, dikutip pada Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Saengchai mengatakan federasi telah menyampaikan usulan pembatasan impor barang konsumsi tersebut kepada Kementerian Perdagangan. Ketika impor barang asal China terus melonjak, lanjutnya, negara dapat mengintervensi untuk meninjau tarif pajak yang diberlakukan agar tidak merugikan pengusaha lokal.

Kemudian, federasi pun telah meminta Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk impor asal China.

Di sisi lain, federasi juga meminta Dewan Investasi untuk meninjau ulang hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan China. Alasannya, investasi asal negara tersebut selama ini tidak terlalu menguntungkan Thailand dan UMKM.

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

"Federasi berharap Kementerian Perdagangan mendukung penjualan online produk-produk Thailand dengan memperketat pengawasan atas impor barang-barang murah asal China," ujarnya dilansir nationthailand.com.

Sebelumnya, Dirjen Pendapatan Lawaron Saengsanit juga sempat menyatakan pemerintah berencana membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membendung lonjakan impor produk murah asal China. Kebijakan yang dikaji antara lain soal pengenaan PPN dan bea masuk atas impor produk asal China dengan nilai di bawah THB1.500 baht atau sekitar Rp651.900.

Berdasarkan kerangka kerja yang disepakati oleh anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Thailand telah menaikkan batasan nilai barang impor asal China yang dibebaskan dari PPN dan bea masuk pada 2018, dari THB500 baht menjadi THB1.500 baht per item. (sap)

Baca Juga: Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : impor, pabean, barang konsumsi, China, Thailand, barang impor

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada Gelombang PHK Industri Tekstil, RI Siapkan Bea Masuk Antidumping

Rabu, 26 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Impor Melonjak, Pemerintah Selidiki Perpanjangan Safeguard Impor Ubin

Senin, 24 Juni 2024 | 09:30 WIB
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

PDN Gangguan, LNSW Jamin Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi INSW

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama