Dukung Negara Tetangga Terapkan Pajak Karbon, ADB Beri Masukan

"Saya kira ada potensi, tetapi masih perlu dicermati dan dikaji lebih lanjut," katanya, dikutip pada Rabu (8/5/2024).

Ramachandran menuturkan kebijakan pajak karbon perlu didorong pasar dan sesuai dengan kebutuhan negara. Saat ini, Filipina termasuk negara yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Kementerian Keuangan tengah mengkaji instrumen penetapan carbon pricing sehingga dapat optimal mengatasi masalah lingkungan sekaligus menambah penerimaan negara.

Ramachandran menjelaskan upaya global untuk mengendalikan dampak perubahan iklim melalui pengenaan pajak karbon masih kecil. Pajak karbon kebanyakan baru diterapkan oleh negara-negara maju seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, Kanada, Inggris, dan Singapura.

Menurutnya, seruan pengenaan pajak karbon kini mulai meningkat seiring dengan dampak yang ditimbulkan perubahan iklim terhadap perekonomian. Di sisi lain, pajak karbon juga dinilai efektif mendorong penerapan energi ramah lingkungan.

Namun, masih ada beberapa pihak yang menentang pengenaan pajak karbon karena mengkhawatirkan dampaknya pada kenaikan tarif listrik.

Ramachandran menyebut ADB akan mendukung rencana pengenaan pajak karbon melalui program mobilisasi sumber daya domestik di Filipina.

"Kami mempunyai program dukungan yang sedang berjalan. Kami telah mendiskusikan berbagai reformasi kebijakan, termasuk pengenaan potensi pajak karbon," ujarnya seperti dilansir philstar.com.

Program mobilisasi sumber daya domestik bertujuan membantu Filipina memodernisasi administrasi perpajakan melalui transformasi digital dan memperkuat kerja sama perpajakan internasional.

Harapannya, program tersebut dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, mengatasi perubahan iklim, serta meningkatkan kelestarian lingkungan. (rig)