Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Ekonomi Melambat, Ini Fokus Kantor Menko Perekonomian

A+
A-
0
A+
A-
0
Ekonomi Melambat, Ini Fokus Kantor Menko Perekonomian

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, DDTCNews - Pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh melambat pada kuartal III/2019. Deregulasi kebijakan menjadi pilihan pertama yang akan dilakukan oleh otoritas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perlambatan ekonomi dirasakan secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, respons kebijakan dipastikan berbeda untuk setiap negara. Untuk Indonesia, Airlangga fokus utama ialah melakukan deregulasi kebijakan.

"Pemerintah sedang berupaya untuk mendorong pertumbuhan melalui beberapa kebijakan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Peta Jalan Aksesi OECD Bakal Diadopsi ke dalam RPJMN dan RPJPN

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebutkan deregulasi kebijakan utamanya dalam perizinan berusaha. Bila jadi direalisasikan, pembaruan kebijakan ini akan memberikan multiplier effect bagi kegiatan ekonomi nasional.

Iklim ketenagakerjaan dan investasi yang kondusif menjadi dua faktor yang hendak didorong melalui deregulasi. Dengan demikian, Indonesia memiliki daya saing yang lebih baik dalam menarik investasi asing untuk masuk ke pasar dalam negeri.

Selain itu, kebijakan lain juga akan dilakukan agar ekonomi domestik tetap tumbuh dalam situasi ketidakpastian global saat ini. Penguatan kualitas SDM Indonesia akan dilakukan dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal.

Baca Juga: Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

"Pemerintah ingin debottlenecking perizinan melalui Omnibus Law, penyusunan prioritas investasi dan menyiapkan kartu pra kerja agar tenaga kerja lebih terampil untuk mengisi tantangan investasi,” paparnya.

Seperti diketahui, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy) di kuartal III-2019. Kinerja tersebut tumbuh melambat dibandingkan kuartal II-2019 dan kuartal III-2018, yang tumbuh masing-masing 5,05% (yoy) dan 5,17% (yoy).

Sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dari faktor produksi terpantau mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada kuartal III/2019 sektor industri tumbuh 4,15% atau tumbuh melambat dari periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 4,35%.

Baca Juga: Soal Progres Penyusunan Roadmap Industri Rokok, Ini Kata Pemerintah

Kemudian sektor pertanian sebagai penyumbang kedua dalam struktur PDB nasional sebesar 13,45% juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada kuartal III/2019 sektor pertanian tumbuh 3,08% dan masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang tumbuh 3,66%.

Selanjutnya, sektor perdagangan dengan sumbangan 13,02% kepada PDB pada kuartal III/2019 tumbuh 4,75%. Capaian tersebut masih lebih rendah dari kuartal III/2018 yang tumbuh 5,28%. Sektor konstruksi tumbuh 5,65% pada kuartal III/2019 dan masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang mencapai 5,79%. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Anggota OECD dalam Waktu 3 Tahun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan ekonomi, perlambatan ekonomi, menko perekonomian, airlangga hartarto

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 Februari 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB
KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Selasa, 20 Februari 2024 | 09:45 WIB
PEMILU 2024

Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Sabtu, 10 Februari 2024 | 08:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Yakin Ekonomi RI Mampu Tumbuh 5 Persen Tahun Ini

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi