Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

"Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju," katanya melalui Instagram, Selasa (27/2/2024).

Sri Mulyani mengatakan UU Keuangan Negara mengatur KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan RAPBN 2025. RAPBN 2025 nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru hasil pemilu 2024.

Selain merepresentasikan dinamika ekonomi global, KEM-PPKF dan RAPBN 2025 juga harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Beberapa di antaranya mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, dan transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap menjaga kebijakan fiskal dan APBN secara hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable).

Sri Mulyani menyebut APBN sebagai instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera.

"APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti pandemi, perubahan iklim, dan persaingan geopolitik," ujarnya.

Pada rancangan awal KEM-PPKF 2025, defisit APBN ditarget berkisar 2,48%-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rentang defisit APBN ini lebih tinggi dari APBN 2024 yang sebesar 2,29% terhadap PDB.

Mengenai asumsi makro, pertumbuhan ekonomi direncanakan berkisar 5,3% hingga 5,6%, sedangkan tingkat kemiskinan 6% hingga 7%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4% hingga 5%, sedangkan rasio gini di sekitar 0,37.

Setelahnya, indeks modal manusia ditargetkan sebesar 0,56, serta penurunan gas rumah kaca sebesar 38,6% pada tahun depan. (sap)