Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

"Dulu kita melakukan itu karena pengusaha dan perusahaan dalam kondisi tertekan, tetapi sekarang kalau kita lihat hampir semua perusahaan sudah pulih kembali. Maka berbagai dukungan insentif diturunkan skalanya," katanya, dikutip pada Sabtu (28/1/2023).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah selama ini telah menyediakan berbagai skema insentif pajak untuk menarik investasi seperti tax holiday dan tax allowance. Kebijakan ini sudah dirilis bahkan sebelum pandemi Covid-19.

PMK 130/2020 mengatur pemberian insentif tax holiday terdapat 18 industri pionir. Pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan. Pada penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan hingga 20 tahun.

Mengenai fasilitas tax allowance, insentif ini berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal untuk 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Insentif ini diberikan kepada 166 bidang usaha dan 17 bidang usaha tertentu di lokasi tertentu.

Menurut Sri Mulyani, instrumen insentif pajak memang dapat digunakan untuk berbagai tujuan di antaranya mendorong hilirisasi, mendukung industri pionir, serta mempercepat penggunaan energi baru terbarukan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan pemberian insentif setiap tahun dicatat secara rapi dalam laporan belanja perpajakan. Misalnya pada 2021, belanja perpajakan diestimasi mencapai Rp299,1 triliun atau sebesar 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dia menyebut mayoritas dari belanja perpajakan tersebut untuk sektor usaha, baik UMKM maupun perusahaan skala besar.

"Ini menunjukkan keberpihakan. Bukan hanya belanja kepada masyarakat, kita juga bisa menunjukkan insentif perpajakan kita bisa untuk mendorong sektor yang produktif," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah pada saat ini juga telah menjadikan insentif pajak dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) permanen. Insentif tersebut yakni batas restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang merupakan wajib pajak persyaratan tertentu dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.

Ketentuan ini telah diatur dalam PMK 209/2021 dan berlaku sejak 1 Januari 2022. Peningkatan batas nilai restitusi PPN dipercepat dinilai akan melonggarkan arus kas perusahaan sehingga mendukung pemulihan ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha.

Selain itu, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur ketentuan batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Insentif ini diberikan untuk menggantikan skema pajak ditanggung pemerintah (DTP), yang diberikan kepada UMKM saat pandemi Covid-19. (sap)