Hari Pajak, DJP Luncurkan Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Tugas

“Langkah-langkah ini [peluncuran aplikasi] adalah langkah luar biasa yang baik karena akan mempersempit diskresi dari masing-masing fiskus sendiri maupun dari sisi wajib pajak,” ujar Sri Mulyani, Rabu (14/7/2021).

Dengan adanya berbagai aplikasi pendukung pelaksanaan tugas itu, Sri Mulyani berharap akan terciptanya kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan administrasi. Selain itu, dia berharap aplikasi itu dapat mempersempit kemungkinan pegawai menyalahgunakan data-data wajib pajak.

Dia pun berharap berbagai aplikasi tersebut akan mengurangi atau menghilangkan risiko tata kelola. Salah satu contoh risikonya adalah kemungkinan petugas pajak memperlakuan wajib pajak sebagai klien pribadi, bukan institusi.

“Itu bisa menciptakan berbagai penyelewengan seperti yang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga meminta peluncuran aplikasi akan terus diikuti dengan penyempurnaan. Pasalnya, setelah diluncurkan, akan ada banyak feedback, baik kritik, komplain, dan saran.

Dia meminta pegawai yang mengelola dan mengembangan aplikasi tetap open minded. Pada saat bersamaan, para pegawai yang memberikan kritik atau masukan tetap sopan. Dengan demikian, akan tercipta ruang komunikasi yang konstruktif.

“Saya berharap seluruh jajaran DJP adalah manusia yang memiliki mindset dan karakter yang terbuka, konstruktif, dan beradab,” imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap berbagai inovasi akan terus ditingkatkan tapi tetap terkoordinasi. Dengan demikian, pelayanan bisa pasti dan konsisten. Wajib pajak diberikan kemudahan administrasi sehingga kepatuhan pajak meningkat.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas akan mulai digunakan hari ini. Dia berharap pelaksanaan tugas bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan.

“Ini menjadi milestone dalam reformasi perpajakan sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan menuju sistem administrasi pajak yang baru pada 2024,” kata Suryo. (kaw)