Hemat Elpiji, Pemerintah akan Bagikan 500.000 Rice Cooker Tahun Ini

"Program ini bertujuan mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik perkapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih," katanya, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Jisman mengatakan Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Selain itu, telah diterbitkan pula Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023 mengenai petunjuk teknis penyediaan alat memasak berbasis listrik.

Dia menjelaskan program penyediaan rice cooker akan diberikan sebanyak 500.000 unit pada tahun di seluruh Indonesia. Program ini berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20 MW.

Kemudian, program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung LPG 3 kilogram.

Pada Peraturan Menteri ESDM 11/2023 telah diperinci sejumlah kriteria penerima rice cooker gratis dari pemerintah. Pertama, pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA sampai dengan 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala, rumah tangga tersebut tidak memiliki rice cooker.

Jisman menyebut rice cooker yang dibagikan harus memiliki kandungan dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memiliki label hemat energi.

"Spesifikasi alat memasak listrik yang akan didistribusikan antara lain berfungsi minimal memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus dengan kapasitas sebesar 1,8 sampai dengan 2,2 liter," ujarnya.

Jisman menambahkan program penyediaan rice cooker ini merupakan hibah dari pemerintah. Oleh karena itu, pada produk akan disematkan stiker yang bertuliskan 'Hibah Kementerian ESDM' dan 'Tidak untuk Diperjualbelikan'.

Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan tengah menyiapkan data calon penerima rice cooker berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat, untuk kemudian dilakukan verifikasi yang melibatkan PLN dan PLN Batam. Ketika proses verifikasi rampung, kementerian akan langsung melakukan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat. (sap)