Impor Vaksin Tahap ke-8, Bea Masuk dan PDRI Rp106,9 Miliar Dibebaskan

"Pembebasan tersebut meliputi bea masuk, PPN [pajak pertambahan nilai], dan PPh [pajak penghasilan] Pasal 22 impor," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).

Finari mengatakan pemberian fasilitas itu menjadi upaya Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendukung kelancaran program vaksinasi Covid-19 ke berbagai daerah pada April dan Mei 2021.

Selain itu, menurutnya, DJBC juga memberikan pelayanan segera atau rush handling agar vaksin bisa segera keluar dari pelabuhan. Fasilitas rush handling mengacu pada PMK 148/2007 lantaran vaksin termasuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara.

Fasilitas rush handling serta pembebasan bea masuk dan PDRI tersebut telah berlaku sejak impor vaksin yang perdana, yakni pada Desember 2020.

"Petugas kami dengan sigap langsung melakukan pemeriksaan fisik kemasan serta penelitian terhadap dokumen impor," ujarnya.

PT Biofarma (Persero) sebagai importir yang ditunjuk Kementerian Kesehatan mendatangkan vaksin menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia GA-891. Vaksin tersebut dikemas di dalam 3 RAP Envirotainer 15 pallets dan dapat langsung dibawa ke gudang rush handling.

Finari memerinci importasi vaksin tahap ke-8 tersebut terdiri atas 5.454.545 vial dosis vaksin ready to fill dalam keadaan curah, 545.455 vial dosis vaksin overfill 10%, dan 160 vial dosis untuk uji sampel.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac, China, tersebut menjadi bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin untuk Indonesia tahun ini. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-8 itu, Indonesia telah menerima 59,5 bahan baku vaksin dari Sinovac untuk diproses lebih lanjut oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi. (kaw)