Kepada Influencer Medsos, Ini Imbauan Ketua DPD

La Nyalla mengatakan kewajiban membayar pajak selalu melekat pada setiap warga negara. Apalagi, para influencer tersebut telah memperoleh banyak pendapatan dari berbagai platform.

"Sebaiknya memang wajib pajak jujur membayar pajak tanpa harus ditagih. Langkah Ditjen Pajak sudah tepat karena harus tahu berapa penghasilan mereka yang berbisnis menggunakan platform digital," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (12/3/2021).

La Nyalla mengatakan influencer biasanya menjalankan usahanya melalui kanal-kanal media sosial dengan membuat konten atau mempromosikan suatu produk. Dari berbagai kegiatan komersial tersebut, mereka bisa memperoleh pendapatan dalam jumlah besar.

Dia menilai kegiatan bisnis pelaku ekonomi digital mirip dengan para aktor yang membintangi iklan di media massa. Perbedaannya, tidak ada standardisasi penghasilan influencer ketika membuat konten atau mempromosikan produk di media sosial.

Mengutip laporan platform analisis dan pemeringkat Youtuber Nox Influencer Januari 2021, La Nyalla menyebut jumlah pengikut suatu akun tidak berhubungan dengan pendapatan yang dibukukan.

Misalnya, akun Ricis Official dengan 23,6 juta pengikut di kanal Youtube memiliki pendapatan yang diperkirakan Rp1,01 hingga Rp3,53 miliar. Akun Baim Paula dengan 17,3 juta pengikut diperkirakan memiliki penghasilan bulanan yang lebih banyak, yakni sekitar Rp1,61 hingga Rp5,64 miliar.

La Nyalla menilai maraknya influencer menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam menagih pajak. Dia mendukung upaya DJP mengumpulkan pajak dari influencer, termasuk bekerja sama dengan semua penyedia platform over the top untuk melacak pendapatan asli mereka.

Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah terus menyempurnakan regulasi yang ada agar pengumpulan pajak dari para influencer ini bisa lebih optimal.

"Segala hal yang berkaitan dengan regulasi, termasuk perpajakan, memang sepatutnya telah disiapkan dengan baik sebab perputaran uang pada platform digital tidak main-main, jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Jangan sampai negara dirugikan," ujarnya. (Bsi)