Simak! Contoh Penghitungan Pajak Royalti bagi WP OP yang Pakai NPPN

"Jumlah bruto ... bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan penghitungan PPh menggunakan NPPN yaitu sebesar 40% dari jumlah penghasilan royalti," bunyi Pasal 2 ayat (3) PER-1/PJ/2023, dikutip Selasa (21/3/2023).

Lantas seperti apa contoh penghitungan PPh Pasal 23 atas royalti dengan tarif baru ini? Ditjen Pajak (DJP) memberikan 2 contoh kasus untuk menghintung PPh Pasal 23 yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi pengguna NPPN. Berikut adalah detailnya.

Contoh 1

Tuan Barkat adalah seorang aktor dan juga penulis yang telah menghasilkan beberapa buku bestseller. Pada Januari 2023, Tuan Barkat menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2023 ke KPP Pratama Jakarta Senen.

Selama 2023, Tuan Barkat menerima penghasilan sebagai aktor sejumlah Rp400 juta dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemotong sebesar Rp15 juta.

Kemudian, pada Agustus 2023, Tuan Barkat memperoleh penghasilan royalti atas penerbitan buku 'Koala Coklat' dari PT Taat Pajak senilai Rp100 juta.

Tuan Barkat sudah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN dari KPP Pratama Jakarta Senen kepada PT Taat Pajak sebelum dilakukan pemotongan.

Perlu dicatat, NPPN bagi pekerja seni adalah 50%. Atas transaksi royalti tersebut, PT Taat Pajak sebagai pemotong wajib melakukan:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas royalti sejumlah 15% x 40% x Rp100 juta = Rp6 juta.
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas royalti dan menyerahkannya kepada Tuan Berkat.
3. Menyetorkan PPh Pasal 23 royalti dengan kode 411124-103 paling lambat 10 September 2023 serta melaporkan bupot PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Unifikasi masa Agustus 2023 paling lambat 20 September 2023.

Di sisi lain, Tuan Berkat selaku penerima penghasilan perlu melakukan:

1. Mengkreditkan PPh Pasal 21 senilai Rp15 juta dan PPh Pasal 23 senilai Rp6 juta sebagai pengurang PPh terutang SPT Tahunan tahun pajak 2023.
2. Melaporkan penghasilan sebagai aktor dan royaltinya ke dalam SPT Tahunan tahun pajak 2023 pada kolom penghasilan neto dari pekerjaan bebas dengan perhitungan sebagai berikut:

(penghasilan bruto aktor Rp500 juta + penghasilan bruto royalti Rp100 juta) x NPPN 50% = neto pekerja bebas Rp250 juta

Contoh 2

Tuan Bagas adalah seorang pencipta lagu yang telah menghasilkan lagu-lagu yang banyak dipakai oleh perusahan rekaman.

Pada Januari 2023, Tuan Bagas telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2023 ke KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Kemudian, pada Juni 2023, Tuan Bagar memperoleh penghasilan royalti atas penggunaan lagunya dari PT Tertib Pajak senilai Rp4 miliar.

Tuan Bagas sebelumnya telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN dari KPP Pratama Surabaya Rungkut kepada PT Tertib Pajak.

Selama 2023, Tuan Bagar tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Perlu dicatat, besaran NPPN bagi pekerja seni adalah 50%. Atas transaksi royalti di atas, PT Tertib Pajak sebagai pemotong wajib melakukan:

1. Memotong PPH Pasal 23 atas royalti senilai 15% x 40% x Rp4 miliar = Rp240 juta.
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas royalti dan menyerahkannya kepada Tuan Bagas.
3. Menyetorkan PPh Pasal 23 royalti dengan kode 411124-103 paling lambat 10 Juli 2023 serta melaporkan bupot PPh Pasal 23 dalam SPT Masa Unifikasi masa Juni 2023 paling lambat 20 Juli 2023.

Di sisi lain, Tuan Bagar sebagai penerima penghasilan perlu melakukan:

1. Menkreditkan PPh Pasal 23 senilai Rp240 juta sebagai pengurang PPh terutang SPT Tahunan tahun pajak 2023.
2. Melaporkan penghasilan sebagai royalti ke dalam SPT Tahunan tahun pajak 2023 pada kolom penghasilan neto pekerjaan bebas dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan bruto royalti Rp4 miliar x NPPN 50% = neto pekerja bebas Rp2 miliar.

Perlu dicatat juga, perhitungan di atas hanya berlaku apabila orang pribadi pekerja bebas yang dipotong sudah menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak yang bersangkutan kepada pemberi penghasilan sebelum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

NPPN adalah persentase untuk menentukan besarnya penghasilan neto sehingga wajib pajak dapat lebih mudah menghitung besarnya PPh terutang dalam SPT Tahunan. Yang boleh menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp4,8 miliar. (sap)