Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Maroko Hentikan Penyelidikan Safeguard Produk Ban Asal Indonesia

A+
A-
0
A+
A-
0
Maroko Hentikan Penyelidikan Safeguard Produk Ban Asal Indonesia

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Maroko melalui Komisi Pengawasan Impor resmi menghentikan penyelidikan safeguard impor produk ban dalam sepeda, velocipede, sepeda motor, dan skuter asal Indonesia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan tersebut ini membuat produk ban dalam Indonesia bebas dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard. Menurutnya, pembebasan safeguard tersebut menjadi kabar baik karena peluang ekspor ban dalam Indonesia di Maroko makin besar.

"Dengan adanya keputusan ini, peluang produk asal Indonesia untuk masuk ke pasar Maroko menjadi lebih lebar dan eksportir Indonesia dapat kembali meningkatkan ekspor produk ban ke Maroko," katanya, dikutip pada Jumat (8/9/2023).

Baca Juga: Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

Zulkifli mengatakan otoritas Maroko telah menghentikan penyelidikan safeguards untuk produk ban dalam dengan pos tarif HS 4013.20.00.00; 4013.90.00.10; 4013.90.00.20. Keputusan tersebut berlaku pada 3 Juli 2023.

Dia menjelaskan penyelidikan safeguard oleh Maroko dimulai pada 30 September 2022. Namun, pemerintah Maroko memutuskan penghentian penyelidikan safeguard karena tidak menemukan adanya bukti telah terjadi lonjakan impor produk ban dalam dari Indonesia ke Maroko.

Nilai ekspor ban dalam dari Indonesia ke dunia memang tercatat meningkat. Pada 2022, nilai ekspor Indonesia ke dunia untuk produk ban dalam senilai US$23 juta. Nilai ini naik 117% dibandingkan tahun 2018 yang senilai US$10,5 juta.

Baca Juga: WP Cabang Buat Bupot dan Lapor SPT Masih di DJP Online Masing-Masing

Namun, pada 2022 Indonesia tidak melakukan ekspor produk ban dalam ke Maroko. Sementara pada 2021, nilai ekspor produk ban dalam dari Indonesia ke Maroko tercatat senilai US$346,3 ribu.

Selain tidak ditemukan bukti lonjakan impor produk ban dalam dari Indonesia ke Maroko, Zulkifli menyebut keputusan penghentian penyelidikan safeguard juga dikarenakan adanya permintaan penarikan penyelidikan atas penerapan tindakan pengamanan perdagangan oleh industri domestik ban di Maroko.

"Kabar penghentian penyelidikan safeguard merupakan kabar yang sangat baik dan harus kita manfaatkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Punya Utang Pajak Rp86 Juta, Sepeda Motor Milik WP Akhirnya Disita

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso menyebut pemerintah Indonesia mengapresiasi otoritas Maroko yang telah melakukan penyelidikan secara transparan dan adil sesuai dengan Agreement on Safeguard WTO. Dia menjelaskan Agreement on Safeguard memiliki 3 kriteria yang harus dipenuhi pihak otoritas dalam melakukan penyelidikan safeguard.

Pertama, telah terjadi lonjakan impor 3 tahun terakhir. Kedua, produsen dalam negeri mengalami kerugian serius/ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis/yang langsung bersaing. Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara keduanya.

"Dalam kasus ini, otoritas Maroko tidak menemukan kriteria-kriteria tersebut dalam penyelidikan sehingga penyelidikan dihentikan," katanya. (sap)

Baca Juga: Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perdagangan, impor, bea masuk, BMTP, safeguard, ban, Maroko

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 10:30 WIB
KABUPATEN PEMALANG

Ringankan Ekonomi, Pemkab Beri Pemutihan PBB Hingga September 2024

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

KPK Ingatkan Pelaku Usaha Pertambangan untuk Patuh Pajak

Minggu, 30 Juni 2024 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA KLATEN

Tagih WP Lunasi Tunggakan Pajaknya, KPP Sita Sebidang Tanah

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:30 WIB
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta