Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pajak Bikin Anggaran Jepang Surplus, Dipakai untuk Belanja Militer

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Bikin Anggaran Jepang Surplus, Dipakai untuk Belanja Militer

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews - Jepang mampu membukukan penerimaan pajak senilai JPY71,14 triliun atau Rp7.392 triliun sepanjang tahun anggaran 2022, lebih dari target yang telah ditetapkan.

Surplus anggaran yang timbul akibat tambahan penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk mendanai belanja pertahanan yang diagendakan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida.

"Surplus anggaran pada tahun anggaran 2022 tercatat mencapai JPY2,63 triliun, di atas rata-rata surplus dalam 10 tahun ke belakang senilai JPY1,4 triliun," tulis Kementerian Keuangan Jepang dalam keterangan resminya, dikutip Senin (3/7/2023).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Sebesar 50% dari total surplus tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pertahanan. Adapun kenaikan belanja pertahanan yang direncanakan oleh Kishida hingga 2027 mencapai JPY43 triliun.

Adapun kenaikan penerimaan pajak pada 2022 didukung oleh pemulihan ekonomi pascapandemi, kenaikan harga yang berkontribusi pada kenaikan PPN, serta pelemahan mata uang yen yang mendukung kinerja ekspor. Peningkatan ekspor meningkatkan penerimaan pajak korporasi.

Untuk diketahui, Kishida berencana meningkatkan belanja pertahanan guna mempersiapkan Jepang menangkal ancaman militer dari negara-negara tetangga, yakni China dan Korea Utara.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Sedari awal, Kishida mengungkapkan peningkatan belanja pertahanan ini akan didanai dengan kenaikan tarif pajak baik itu pajak korporasi, PPh orang pribadi, maupun cukai rokok.

Pemerintah berencana meningkatkan tarif pajak pada 2025 atau tahun berikutnya. Namun, rencana ini tidak mendapatkan dukungan baik dari partai oposisi maupun partai petahana sendiri yakni Liberal Democratic Party (LDP).

Mayoritas publik juga diketahui tidak mendukung rencana kenaikan tarif pajak untuk mendanai belanja pertahanan. Survei yang dilakukan Kyodo News menunjukkan 64,9% mengaku menolak kebijakan tersebut. (sap)

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, kinerja fiskal, surplus, APBN, Jepang, militer

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama