Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membentuk Komite Aset Kripto pada Januari 2024 lalu.
Komite Aset Kripto ini terdiri dari beberapa unsur, yakni Bappebti sendiri, kementerian dan lembaga terkait, bursa aset kripto, serta lembaga kliring aset kripto. Selain itu, ada juga asosiasi di bidang aset kripto, akademisi, praktisi, dan asosiasi terkait yang dilibatkan.
"Tugas dan fungsi aset kripto adalah memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Bappebti sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan pasar fisik aset kripto," kata Plt. Kepala Bappebti Kasan, dikutip pada Sabtu (4/5/2024).
Komite Aset Kripto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini. Komite Aset Kripto bisa melakukan analisis terhadap laporan industri dan pengelolaan pangkalan data.
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menambahkan, Komite Aset Kripto juga bisa menjalankan kajian, evaluasi, dan penyusunan penilaian risiko perdagangan aset kripto termasuk kelayakan aset kripto untuk diperdagangkan.
Nantinya, Komite Aset Kripto memiliki kewenangan memberikan usulan prosedur teknis penambahan atau pengurangan daftar aset kripto. Evaluasi sistem pengawasan perdagangan aset kripto juga merupakan fungsi Komite Aset Kripto.
Di samping itu, Komite Aset Kripto bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di bidang perdagangan aset kripto. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Menko Luhut Ingin Bali Jadi Tempat Pendirian Family Office
DJP Siap Awasi Kepatuhan WP yang Manfaatkan Insentif Pajak di IKN
Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
