Soal BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani dan Risma Beda Persepsi

"Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Bila anggaran BLT mitigasi risiko pangan tersebut resmi diajukan oleh Kemensos, anggaran terkait BLT tersebut akan ditambahkan oleh Kemenkeu ke Kemensos.

Namun, dalam persidangan yang sama Mensos Tri Rismaharini mengatakan hal berbeda. Menurutnya, BLT tersebut tidak termasuk dalam belanja bansos Kemensos pada tahun ini.

Risma mengatakan pihaknya tidak berani mengusulkan anggaran BLT mitigasi risiko pangan ke Kemenkeu. "Kami tidak berani mengusulkan Yang Mulia [Ketua MK Suhartoyo] karena kami kan tidak tahu kondisi keuangan [anggaran], apakah bisa atau tidak," ujar Risma.

Untuk diketahui, BLT mitigasi risiko pangan adalah kelanjutan dari BLT El Nino yang telah disalurkan oleh pemerintah pada tahun lalu.

BLT El Nino disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada November dan Desember 2023 senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan tersebut disalurkan langsung untuk 2 bulan sekaligus.

Pada tahun ini, pemerintah awalnya berencana untuk menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan pada Januari hingga Maret 2024 kepada 18,8 juta KPM senilai Rp200.000 per bulan.

BLT ini awalnya akan disalurkan 3 bulan sekaligus sehingga setiap KPM akan langsung menerima dana senilai Rp600.000. Namun, BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair hingga hari ini. (sap)