Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

World Bank Siapkan Rp441,45 Triliun untuk Antisipasi Krisis Pangan 

A+
A-
0
A+
A-
0
World Bank Siapkan Rp441,45 Triliun untuk Antisipasi Krisis Pangan 

Orang-orang berbaris untuk menerima makanan yang disumbangkan oleh World Central Kitchen di tengah invasi Rusia, di Borodyanka di luar Kyiv, Ukraina, Senin (16/5/2022). ANTARA FOTO/RUTERS/Jorge Silva/aww/sad.

WASHINGTON, DDTCNews - World Bank telah menyiapkan dana US$30 miliar atau sekitar Rp441,45 triliun untuk mengantisipasi krisis pangan akibat perang Ukraina dan Rusia dalam 15 bulan ke depan.

World Bank Group President David Malpass mengatakan dana itu disiapkan untuk membiayai proyek di berbagai bidang seperti pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air, dan irigasi. Pembiayaan ini bakal mencakup upaya untuk mendorong produksi pangan dan pupuk, meningkatkan sistem pangan, memfasilitasi perdagangan yang lebih besar, serta mendukung rumah tangga dan produsen yang rentan.

"Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan," katanya, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga: Catat! Tidak Semua Dinas Bisa Punya NPWP Instansi Pemerintah

Malpass mengatakan World Bank bekerja sama dengan banyak negara dalam mempersiapkan proyek-proyek baru senilai US$12 miliar untuk 15 bulan ke depan untuk menanggapi krisis ketahanan pangan. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendukung sektor pertanian, memberikan perlindungan sosial untuk meredam dampak dari harga pangan yang lebih tinggi, serta menyediakan sistem air dan irigasi.

Pembiayaan dari World Bank tersebut sebagian besar akan diarahkan kepada negara-negara yang berada di kawasan Afrika dan Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Mayoritas negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap produk hasil pertanian dari Ukraina.

Selain itu, portofolio World Bank juga mencakup saldo yang belum dicairkan sebesar US$18,7 miliar dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan masalah lain dalam ketahanan pangan dan gizi. Misalnya yang mencakup isu pertanian, sumber daya alam, nutrisi, dan perlindungan sosial.

Baca Juga: Tarif PPN Naik Jadi 11% sejak April 2022, Begini Evaluasi World Bank

Malpass menilai negara-negara di dunia perlu membuat pernyataan yang jelas tentang peningkatan produksi pangan di masa depan sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.

"Negara-negara harus melakukan upaya bersama untuk meningkatkan pasokan energi dan pupuk, membantu petani meningkatkan penanaman dan hasil panen, dan menghapus kebijakan yang menghalangi ekspor dan impor, mengalihkan makanan ke biofuel, atau mendorong penyimpanan yang tidak perlu," ujarnya.

World Bank Group memiliki 4 prioritas untuk mengantisipasi krisis pangan di dunia. Keempat prioritas tersebut terdiri atas dukungan terhadap peningkatan produksi dan kualitas hasil pangan; memfasilitasi peningkatan perdagangan melalui konsensus internasional di G-7, G-20, dan lainnya; mendukung rumah tangga yang rentan melalui program perlindungan sosial; serta berinvestasi dalam ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan. (sap)

Baca Juga: World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP demi Penerimaan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : World Bank, Ukraina, Rusia, perang, krisis pangan, G-20

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 November 2023 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta OKI Bersatu Dorong Gencatan Senjata di Gaza

Selasa, 07 November 2023 | 17:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Palestina-Israel

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama