Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Industri Baja Minta Biden Tidak Cabut Kuota Impor Trump

A+
A-
0
A+
A-
0
 Industri Baja Minta Biden Tidak Cabut Kuota Impor Trump

Seorang pegawai mengawasi mesin pemanas di salah satu pabrik baja di Portage, Indiana, Amerika Serikat. Lima asosiasi industri besi dan baja AS meminta kepada Presiden Terpilih AS Joe Biden untuk tidak mencabut tarif bea masuk dan kuota impor besi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. (Foto: Kari Lydersen/energynews.us)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Lima asosiasi industri besi dan baja Amerika Serikat (AS) meminta kepada Presiden Terpilih AS Joe Biden untuk tidak mencabut tarif bea masuk dan kuota impor besi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Dalam suratnya, American Iron and Steel Institute, United Steelworkers, Steel Manufacturers Association, Committee on Pipe and Tube Imports, dan American Institute of Steel Construction mewanti-wanti dicabutnya tarif dan dibukanya keran impor akan menekan kinerja industri impor domestik.

"Kami bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru demi meningkatkan perekonomian AS dan menjaga ketersediaan lapangan kerja industri besi dan baja ke depan," tulis kelima asosiasi dalam suratnya, dikutip Senin (18/1/2021).

Baca Juga: Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Kelima asosiasi berargumen industri besi dan baja AS masih belum pulih dan rentan mengalami tekanan sejak 10 tahun lalu. Prospek pemulihan sektor besi dan baja hingga masih tertekan pandemi Covid-19 yang memaksa pelaku usaha melakukan PHK dan menghentikan produksi.

Apabila kebijakan Trump dicabut, kelima asosiasi berpandangan AS akan dibanjiri impor besi dan baja dari China, Turki, Vietnam, Indonesia, Korea Selatan, Rusia, dan Ukraina.

"Kebijakan tarif dan kuota impor atas besi dan baja sangat penting dipertahankan guna menjaga keberlangsungan industri besi dan baja AS serta mencegah banjirnya ekses produksi besi dan baja dari negara lain ke AS," tulis kelima asosiasi seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Relaksasi atas kebijakan Trump sebelum sektor industri besi dan baja sepenuhnya pulih berpotensi berimbas pada industri besi dan baja domestik serta banyak pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Untuk diketahui, AS mengenakan tarif bea masuk sebesar 25% atas impor baja dan tarif sebesar 10% atas impor aluminium yang diimpor dari negara Uni Eropa dan beberapa negara lain sejak Mei 2018.

Kebijakan ini dikeluarkan karena pemerintah melihat impor baja dan alumunium yang eksesif. Kuota impor dan pengenaan tarif juga diberlakukan dengan tujuan mendukung industri besi dan baja AS dalam memenuhi permintaan bahan baku dari sektor pertahanan dan infrastruktur. (Bsi)

Baca Juga: Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kuota impor besi, pabrik baja AS, biden, trump

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 November 2022 | 17:15 WIB
KTT G-20

Jokowi Dukung Inisiatif Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan PGII

Senin, 14 November 2022 | 15:07 WIB
KTT G-20

Pertemuan Bilateral dengan Joe Biden, Jokowi Singgung Komitmen IPEF

Rabu, 02 November 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Industri Migas Tuding Wacana Windfall Tax sebagai Komoditas Kampanye

Selasa, 01 November 2022 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Migas Emoh Genjot Produksi, Biden Ancam Pungut Windfall Tax

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama