Asosiasi Pengusaha Desak Parlemen Segera Sepakati RUU Insentif Pajak

Dengan penawaran insentif pajak yang menarik, ia meyakini Filipina bisa bersaing dengan Vietnam sebagai tujuan investasi penting bagi investor. "Kami sangat menantikan insentif yang memberikan keuntungan bagi investor," katanya, dikutip Rabu (18/11/2020).

Saat ini, masih terdapat perdebatan di senat terkait dengan periode tax holiday yang akan ditawarkan pemerintah, yaitu 2—4 tahun. Pemerintah juga ingin memberikan tarif PPh badan sebesar 8%—10% untuk periode 3—6 tahun kepada investor setelah memperoleh tax holiday.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Lachica, sudah tidak ada lagi insentif berupa pengurangan 5% atas pendapatan kotor. Perusahaan akan menyesuaikan tarif pajak khusus yang baru setelah masa transisi selama 4—9 tahun.

Setelah itu, perusahaan diharapkan membayar tarif PPh badan secara reguler, yang nantinya akan turun menjadi 25% dari 30% setelah undang-undang disahkan. Selanjutnya, tarif PPh badan tersebut juga akan diturunkan lagi dari 25% menjadi 20%.

Meski begitu, kalangan industri ternyata masih menginginkan pemerintah untuk mempertahankan rezim insentif pajak saat ini, termasuk pemotongan penghasilan bruto 5%.

Selain itu, lanjut Lachica, pelaku usaha juga menyukai opsi insentif pajak yang ditawarkan Senator Ralph Recto. Opsi tersebut tidak akan mengubah rezim insentif pajak bagi perusahaan saat ini, baik investasi yang sudah ada maupun investasi baru.

"Kami sangat menyukai retensi insentif bagi investor yang ada," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph.

Opsi insentif pajak diyakini akan mendorong investor mengembangkan bisnis mereka di Filipina. Selain itu, tak menutup kemungkinan akan bermunculan inovasi dan teknologi baru, serta pembukaan lapangan kerja. (rig)