Batasi Konsumsi Rokok & Alkohol, Kebijakan Toko Bebas Pajak Diperketat

Dilansir dari Indiatoday, Senin (20/1/2020), sejumlah rekomendasi tersebut merupakan bagian dari proposal Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Keuangan India. Nanti, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman akan mengumumkan proposal tersebut pada 1 Februari 2020.

Sementara itu, Asosiasi Operator Bandara Swasta (Association of Private Airport Operators/APAO) keberatan dengan keinginan Kementerian Perdagangan tersebut. Sekjen APAO Satyan Nair menilai khawatir kebijakan itu akan mengurangi keuntungan, dan menambah beban penumpang.

"Pendapatan dari non-penerbangan itu sekitar 30%, dan bisa digunakan untuk mensubsidi silang biaya penerbangan," kata Nair, dikutip dari Business-standard.com.

Tak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga menyarankan kenaikan bea masuk pada lebih dari 300 item, seperti kertas, alas kaki, furnitur, serta barang-barang karet dan mainan anak guna mendorong pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri.

Meniru Negara Lain
Wacana Kementerian Perdagangan memperketat kebijakan toko bebas pajak sebenarnya mengikuti jejak negara lain yang sangat membatasi penjualan alkohol dan rokok di toko duty free kepada penumpang asing.

Menurut catatan Times of India, AS dan Korea Selatan mengizinkan penjualan alkohol di toko duty free hanya 1 liter, sedangkan China 1,5 liter. Sementara pada rokok, Singapura bisa melarang sepenuhnya penjualan rokok tanpa bea di bandara.

Jika terealisasi, rekomendasi Kementerian Perdagangan itu diyakini bisa mengurangi impor barang-barang yang tidak penting ke negara itu, sekaligus mengendalikan defisit perdagangan. Pada Desember 2019 saja, defisit perdagangan India tercatat US$11,25 miliar. (rig)