Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Beda Hadiah Undian dan Penghargaan

A+
A-
13
A+
A-
13
Beda Hadiah Undian dan Penghargaan

HADIAH kerap menjadi daya tarik untuk mengikuti suatu kegiatan atau ajang perlombaan. Penyelenggara kegiatan atau lomba biasanya menawarkan beragam hadiah menarik, di antaranya seperti kendaraan bermotor dan uang tunai.

Biasanya ada penyelenggara yang memberikan hadiah dengan sistem undian. Ada pula hadiah yang baru bisa diperoleh setelah memenangkan suatu perlombaan. Terkadang penyelenggara menyatakan hadiah yang diperoleh akan dipotong pajak dan pajak tersebut ditanggung pemenang.

Adapun perlakuan pajak atas hadiah dari undian dan hadiah yang diperoleh setelah memenangkan perlombaan atau sehubungan dengan kegiatan, itu berbeda. Lantas, sebenarnya apa beda antara hadiah undian dan hadiah penghargaan?

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Hadiah sebagai Objek PPh
MENGACU Pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan merupakan objek PPh. Hal ini lantaran UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas.

Penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam UU PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak membuat penghasilan dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, salah satunya penghasilan dari hadiah.

Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b UU PPh menyatakan dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Definisi Hadiah
UNTUK memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan PPh atas hadiah dan penghargaan, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-11/PJ/2015. Beleid yang berlaku mulai 1 Mei 2015 ini menyegmentasikan hadiah menjadi 4 jenis.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Pertama, hadiah undian, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.

Ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.

Keempat, penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b UU PPh yang disebut penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Perbedaan Perlakuan Pajak
MERUJUK Pasal 3 ayat (1) PER-11/PJ/2015, penghasilan berupa hadiah dari undian akan dipotong PPh final dengan tarif sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah. Adapun ketentuan pengenaan PPh atas hadiah undian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.132/2000.

Berdasarkan PP No.132/2000 hadiah undian dikenakan PPh final dengan tarif 25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian. Adapun yang dimaksud dengan nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.

Sementara itu, hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan akan dikenakan PPh yang bersifat tidak final dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pihak penerimanya.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri maka dikenakan PPh Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto.

Kemudian, apabila penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Lalu, dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk BUT, dikenakan pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Namun, pemotongan PPh atas hadiah tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Contoh perhitungan dan ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam PER-11/PJ/2015. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Beda Hadiah Undian dan Penghargaan, beda perlakuan pajak hadiah undian dan penghargaan, definisi, ka

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 18:00 WIB
PENGAWASAN CUKAI

Bea Cukai Bakar 40 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp48,5 Miliar

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama