Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kurangi Volume Sampah, Estonia Segera Terapkan Cukai Plastik

A+
A-
0
A+
A-
0
Kurangi Volume Sampah, Estonia Segera Terapkan Cukai Plastik

Warga membuang sampah plastik ke dalam 'Eco Bin' di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

TALLINN, DDTCNews - Pemerintah Estonia berencana mengenakan cukai atas kemasan plastik untuk mendorong produsen kemasan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Manajemen Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Sigrid Soomlais mengatakan sepertiga sampak yang diproduksi masyarakat merupakan kemasan plastik. Menurutnya, kebijakan cukai plastik akan membuat upaya penurunan sampah plastik berjalan lebih cepat.

"Cukai plastik dan kemasan sudah masuk dalam program aksi pemerintah," katanya, dikutip pada Sabtu (17/6/2023).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Soomlais mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah mengusulkan pungutan cukai plastik sejak 2 tahun lalu. Sayangnya, usulan tersebut gagal mendapatkan persetujuan politik di pemerintah.

Estonia sebagaimana anggota Uni Eropa lainnya telah berkomitmen menurunkan sampah plastik dan mendaur ulang setidaknya setengah dari semua sampah kemasan plastik pada 2025. Namun, saat ini negara tersebut hanya mampu mendaur ulang 41% sampah plastik.

Menurutnya, pemerintah berencana meningkatkan daur ulang kemasan plastik menggunakan 3 pendekatan. Pertama, kementerian akan membuat sistem pengumpulan sampah kemasan plastik di rumah tangga yang lebih sederhana.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Kedua, pemerintah berencana menyediakan pendanaan bagi pengusaha yang berinvestasi dalam teknologi daur ulang. Ketiga, mendorong pengusaha merancang kemasan yang lebih cocok untuk didaur ulang.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Makanan Estonia Sirje Potisepp menilai kebijakan cukai plastik akan menyebabkan kenaikan harga makanan meningkat dan makin membebani masyarakat. Dia beralasan, sejauh ini belum ada ada alternatif kemasan yang murah seperti plastik.

"Perusahaan di Estonia belum mampu menanggung sendiri biaya pengemasan yang direncanakan sehingga biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen," ujarnya dilansir news.err.ee. (sap)

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, cukai, cukai plastik, Estonia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 13:00 WIB
BEA CUKAI KEPRI

Berbatasan dengan Malaysia-Singapura, DJBC Kepri Optimalkan Pengawasan

Jum'at, 28 Juni 2024 | 11:30 WIB
APBN 2024

Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp109 Triliun, Turun 7,8 Persen

Jum'at, 28 Juni 2024 | 09:00 WIB
LAYANAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, Layanan Ekspor 88 Perusahaan Diblokir DJBC

Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN

Dari Luar Negeri? Ini Cara Isi Customs Declaration Via Mobile Beacukai

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama