MLI untuk STTR Sudah Rampung, Siap Ditandatangani Negara Berkembang

"STTR memastikan negara berkembang dapat memajaki kembali pembayaran-pembayaran yang bersumber dari yurisdiksinya jika pembayaran tersebut tidak dikenai pajak dengan tarif minimum oleh yurisdiksi mitra," kata Sekjen OECD Mathias Cormann, Rabu (4/10/2023).

STTR memungkinkan negara berkembang untuk mengenakan pajak atas transaksi intragrup tertentu dalam hal pembayaran tersebut dikenai PPh badan dengan tarif nominal di bawah 9%.

Merujuk pada MLI STTR yang dipublikasikan oleh OECD, jenis-jenis transaksi yang tercakup dalam ketentuan STTR antara lain bunga; royalti; pembayaran atas hak penggunaan atau hak distribusi sehubungan dengan suatu produk atau layanan; premi asuransi dan reasuransi.

Kemudian, fee atas pemberian jaminan keuangan; sewa atau pembayaran lainnya untuk penggunaan atau hak penggunaan peralatan industri, komersial, atau ilmiah; dan pendapatan apapun yang diterima sebagai imbalan atas jasa.

Dengan hadirnya MLI tersebut, yurisdiksi-yurisdiksi dapat mengadopsi STTR tanpa perlu melakukan renegosiasi bilateral dengan yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) masing-masing.

Tercatat, lebih dari 70 negara berkembang anggota Inclusive Framework (IF) berhak menerapkan STTR dengan cara mengadopsi MLI dalam P3B masing-masing.

"Dibukanya MLI untuk ditandatangani menandakan kemajuan dari implementasi Pilar 2 serta menjadi langkah besar dalam menciptakan sistem perpajakan internasional yang stabil, lebih adil, dan berfungsi secara lebih baik," ujar Cormann.

OECD selaku depositary dari MLI berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada tiap yurisdiksi untuk menandatangani dan meratifikasi MLI. Di samping itu, OECD juga tengah menyiapkan rencana aksi guna mendukung implementasi Pilar 2 secara terkoordinasi.

Selain itu, OECD juga berkomitmen untuk memberikan asistensi teknis kepada negara berkembang agar otoritas pajak negara dimaksud mampu mengimplementasikan Pilar 2 sesuai dengan proposal yang telah disepakati. (rig)