Orang Superkaya Diusulkan Kena Pajak Tambahan

"[Kebijakan ini akan] membuat miliarder dan perusahaan besar membayar bagian pajak mereka yang adil untuk membantu mendanai Medicare, menghapus biaya sekolah, dan memberikan pekerjaan yang layak untuk semua orang yang menginginkan proyek penyelamatan bumi serta pembangunan bangsa," katanya, dikutip pada Senin (29/3/2021).

Bandt mengatakan pajak miliarder itu idealnya mencakup semua aset individu dengan kekayaan bersih yang tinggi, termasuk properti, karya seni, perhiasan, uang tunai, dan saham. Pasalnya, beberapa di antara aset itu relatif mudah disembunyikan atau dipindahkan ke luar negeri.

Menurutnya, beberapa nama yang akan masuk daftar pembayar pajak miliarder misalnya Gina Rinehart, Clive Palmer, dan Kerry Stokes.

Gina Rinehart sebagai pengusaha pertambangan mencatatkan peningkatan kekayaan lebih dari dua kali lipat selama pandemi Covid-19 menjadi AU$36,28 miliar atau Rp397,6 triliun. Jika pajak miliarder dikenakan, dia akan membayar AU$2,2 miliar atau Rp24,2 triliun.

Kantor Anggaran Parlemen menyatakan penerapan pajak itu akan mendatangkan penerimaan AU$11,2 miliar pada 2022-2023. Meski demikian, otoritas pajak (Australian Tax Office/ATO) juga harus mengeluarkan biaya AU$110 juta untuk merealisasikan kebijakan itu dan menegakkan kepatuhan.

Kantor Anggaran Parlemen kemudian memperingatkan wacana kebijakan pajak miliarder tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan orang superkaya yang akan disasar cenderung berusaha menghindari pajak.

Selama beberapa pekan mendatang, pemimpin Partai Hijau akan berkeliling ke seluruh negeri untuk membicarakan pajak miliarder sekaligus mengampanyekan kandidat yang masuk bursa pemilu berikutnya.

Seperti dilansir smh.com.au, Partai Hijau merupakan minoritas dalam parlemen Australia. Peluang usulan undang-undang tentang pajak miliarder memperoleh dukungan koalisi atau Partai Buruh juga rendah. (kaw)