Pejabat Ditjen Pajak Ini Terima Penghargaan Level Asia Pasifik

“Dia sangat bagus dalam tax development, baik melalui pembuatan kebijakan maupun makalah akademis. Dia berbagi pengetahuan yang mendalam dengan masyarakat yang lebih luas. Dia memperhatikan pajak internasional, transfer pricing, dan penyelesaian sengketa,” ujar Siqalane Taho.

Dihubungi terpisah, Mekar bersyukur dengan adanya apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk Indonesia, terutama dalam merespons dinamika perpajakan. Penghargaan tersebut menjadi pemacu untuk meningkatkan, bahkan mengakselerasi berbagai upaya yang sudah berjalan.

Dia bercerita sejak di Kanwil Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), sudah ada berbagai upaya perbaikan, baik dari sistem maupun pelayanan. Dia juga berupaya membangun cooperative compliance. Era transparansi juga direspons dengan adanya kerja sama dengan BUMN.

Kemudian, mengemban tugasnya di Direktorat Perpajakan Internasional, Mekar mulai memberi perhatian lebih pada transfer pricing. Isu transfer pricing, menurutnya, sudah tidak bisa dihindari karena sekitar 37% dari total Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan memuat transaksi afiliasi.

“Ini harus kita tangani. Jangan kita hindari,” ujarnya.

Selama 2 tahun ini, sambungnya, DJP mengembangkan beberapa pilar terkait dengan isu transfer pricing. Salah satunya adalah perbaikan regulasi. Dia juga secara kontinu membuat berbagai panduan mengenai isu-isu transfer pricing di masing-masing sektor.

Selain regulasi, DJP juga terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sejak 2022, ungkap Mekar, sudah berlangsung pelatihan rutin tiap 2 minggu. Dia berujar peserta dalam pelatihan rutin itu cukup banyak, terlebih mayoritas berlangsung secara online.

Kemudian, DJP juga membangun struktur. Menurut dia, isu transfer pricing tersebar di semua wilayah dan sektor. Otoritas membangun Transfer Pricing Knowledge Center (TPKC) yang ada di setiap kanwil. Dengan TPKC, otoritas membangun standard operating procedure (SOP).

Dengan demikian, DJP membangun pola kerja yang sesuai dengan manajemen modern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Termasuk di dalamnya menyangkut pengalokasian SDM dalam penanganan isu transfer pricing. Selain itu, DJP juga menyediakan infrastruktur pendukung.

“Mudah-mudahan tidak lagi hanya isu-isu transfer pricing di sektor-sektor tertentu yang dikerjakan, tetapi nanti akan lebih masif, sistematis, dan terstruktur. Kita juga mengawasinya lebih mudah dengan model pelaporan yang terintegrasi dengan satu dashboard yang terbaca,” jelas Mekar.

Mekar mengatakan pada saat ini, penanganan isu transfer pricing dilakukan oleh sebuah gugus tugas. Dia berharap nantinya penanganan langsung masuk ke dalam sistem dan proses bisnis di DJP. Isu transfer pricing sudah dipahami dengan baik oleh semua pegawai.

Dia juga berharap fungsional penyuluh juga sudah mulai bisa menjelaskan berbagai isu pajak internasional, termasuk transfer pricing, kepada masyarakat wajib pajak. Pemahaman untuk masyarakat dimulai dari aspek dasar seperti penyiapan transfer pricing documentation.

Selain transfer pricing, Mekar juga memberi perhatian pada pemanfaatan pertukaran informasi (exchange of information) agar lebih efektif. Oleh karena itu, muncul Deklarasi Asia Initiative. Kemudian, Mekar juga terus meningkatkan pemahaman mengenai tax treaty dengan menerbitkan panduan.

“Ini membantu mereka untuk tahu secara besar perspektifnya. Apa sih perpajakan internasional dan bagaimana kalau mereka meng-handle isu-isu yang berhubungan dengan internasional,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ITR merupakan penyedia layanan berita dan analisis global yang memberi informasi praktis tentang tiga bidang utama, yakni pajak langsung, pajak tidak langsung, dan transfer pricing. Dalam Asia-Pacific Tax Awards 2022, DDTC juga memenangkan Pro bono Firm of the Year. (kaw)