Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Masih Punya PR Dongkrak Serapan Tenaga Kerja dari Investasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Masih Punya PR Dongkrak Serapan Tenaga Kerja dari Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 

NUSA DUA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan penanaman modal.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan penanaman modal terus meningkat. Mulai Januari hingga September 2022, tenaga kerja Indonesia yang terserap sebanyak 965.122 atau 74,2% dari target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,3 juta. Kendati begitu, capaian tersebut diakui belum menyerap seluruh angkatan kerja Indonesia.

"Tidak bisa dipungkiri, FDI sekarang itu dengan teknologi tinggi dan padat modal. Tugas kita sekarang adalah menciptakan generasi-generasi yang punya skill sesuai dengan pasar," ujar Bahlil, dikutip Senin (14/11/2022).

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik, Bahlil mengaku pihaknya juga telah membatasi pemberian rekomendasi atas izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Bahlil mengatakan izin penggunaan TKA hanya akan diberikan atas kebutuhan tenaga kerja yang betul-betul tidak dapat dipenuhi oleh SDM dari Indonesia atau atas jabatan level manajerial tertentu.

"Ini sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang lapangan kerja dari kehadiran investasi di negara kita tercinta," ujar Bahlil.

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Untuk diketahui, mayoritas pekerja Indonesia masih berstatus informal meski investasi dalam negeri dan asing terus mengalir ke berbagai daerah.

Per Agustus 2022 tercatat dari total 135,3 juta penduduk Indonesia yang bekerja, hanya 40,69% di antaranya yang merupakan pekerja formal. Hingga saat ini, porsi pekerja yang berstatus formal masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, porsi pekerja formal tercatat mencapai 44,12%.

Hal ini menunjukkan pandemi Covid-19 masih memberikan dampak terhadap penduduk usia kerja. Pada Agustus 2022, tercatat masih ada 240.000 penduduk usia kerja yang menganggur karena Covid-19. Selanjutnya, masih terdapat 320.000 penduduk usia kerja yang menjadi bukan angkatan kerja karena Covid-19.

Baca Juga: Family Office di Indonesia Bakal Wajib Pekerjakan WNI

Adapun sebanyak 3,48 juta pekerja masih bekerja dengan pengurangan jam kerja karena pandemi Covid-19. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, realisasi investasi, PMA, PMDN, BKPM, Bahlil Lahadalia, tenaga kerja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Juni 2024 | 13:00 WIB
PMK 28/2024

WP Beri Sumbangan di IKN, DJP Jelaskan Insentif Pajaknya

Senin, 03 Juni 2024 | 14:11 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

Jum'at, 31 Mei 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Jalan Aksesi OECD Bakal Diadopsi ke dalam RPJMN dan RPJPN

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama