Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pulihkan Sektor Ritel, Restitusi PPN Turis Perlu Diberlakukan Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pulihkan Sektor Ritel, Restitusi PPN Turis Perlu Diberlakukan Lagi

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Pengusaha di Inggris mengusulkan pemberlakuan kembali kebijakan restitusi PPN untuk turis asing.

Kepala Bidang Kebijakan Publik Federasi Usaha Kecil (Federation of Small Businesses/FSB) Tina McKenzie mengatakan pemerintah perlu membuat langkah berani agar turis asing tertarik datang ke Inggris. Menurutnya, kebijakan restitusi PPN akan menarik kunjungan turis asing sekaligus meningkatkan penjualan barang dan jasa di Inggris, termasuk pada usaha kecil.

"Belanja bebas pajak akan menarik pengunjung asing dan berbelanja pada pelaku ritel, bahkan di restoran, bar, dan tempat pariwisata yang saat ini masih berjuang pulih seperti sebelum pandemi Covid-19," katanya, dikutip pada Senin (28/8/2023).

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

McKenzie mengatakan FSB memiliki mewakili sekitar 150.000 pedagang di Inggris yang mengharapkan peningkatan kunjungan turis asing. Terlebih, perayaan Natal dan libur akhir tahun bakal tiba dalam waktu kurang dari 4 bulan lagi.

Dia menilai wisatawan asing yang berkunjung ke Inggris pada akhir tahun biasanya mendatangi pasar Natal dan tempat perbelanjaan. Apabila ada restitusi pajak, wisatawan asing pun tidak akan segan untuk banyak berbelanja selama berwisata.

Restitusi PPN bagi wisatawan asing sempat diberlakukan di Inggris dan tercatat mampu meningkatkan kunjungan turis. Namun, fasilitas pajak ini kemudian dihapus saat Inggris keluar dari Uni Eropa pada 2021.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Pada saat itu, lebih dari 350 perusahaan, termasuk Marks & Spencer dan Burberry telah menandatangani surat terbuka yang meminta pemerintah untuk membatalkan pencabutan fasilitas restitusi PPN. Sejumlah perusahaan kecil pun ikut menyuarakan desakan ini.

McKenzie lantas mengutip penelitian Oxford Economics yang menyatakan fasilitas restitusi PPN akan menambah miliaran dolar bagi perekonomian dan mendukung penyediaan 78.000 lapangan kerja.

"Pelaku usaha khawatir dampak negatif dari PPN turis terus berlanjut sehingga mendorong turis asing pengunjung kota seperti ke Paris ketimbang berbelanja ke London," ujarnya dilansir dailymail.co.uk. (sap)

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, restitusi pajak, pengembalian pajak, PPN, Inggris, VAT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:00 WIB
PMK 7/2024

Diskon PPN Rumah DTP Turun Jadi 50 Persen, Berlaku Mulai Juli 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 | 10:15 WIB
VIETNAM

Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Koreksi DPP PPN atas Harga Jual Polyester dan Nylon Film

Jum'at, 28 Juni 2024 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Petugas Pajak Sisir WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama