Real Madrid dan Barcelona Disengat Tagihan Pajak Tambahan Jutaan Dolar

"Skema bantuan yang dipermasalahkan seharusnya hanya untuk mendukung klub yang beroperasi sebagai entitas nirlaba dan bukan diberikan kepada klub perusahaan olahraga," tulis putusan CJEU dikutip Jumat (5/3/2021).

CJEU menilai bantuan negara yang diberikan Spanyol terhadap klub bertentangan dengan regulasi Uni Eropa. Hal ini dikarenakan bantuan diberikan kepada perusahaan olahraga dan memberikan keuntungan finansial.

Sementara itu, fasilitas tersebut tidak dinikmati oleh klub olahraga lain di negara anggota Uni Eropa yang berorientasi bisnis. Untuk itu, klub La Liga seperti Real Madrid dan Barcelona tidak berhak mendapatkan fasilitas diskon tarif PPh badan sebesar 5%.

“Kedua klub mendapatkan tarif pajak sebesar 25% atau lebih rendah dari rezim pajak umum dengan tarif 30% selama 20 tahun terakhir,” sebut CJEU.

Kasus pajak bermula pada 2016 saat Komisi Eropa menyatakan pemberian tarif pajak khusus oleh Pemerintah Spanyol kepada tim La Liga menyalahi ketentuan bantuan negara karena memberikan keuntungan yang tidak adil.

Menurut Komisi Eropa, bantuan negara tersebut membuat klub La Liga mendapatkan beban pajak yang lebih rendah dari lembaga olahraga lainnya di Eropa. Barcelona lantas mengajukan banding ke pengadilan umum Eropa.

Hasilnya, pengadilan memenangkan gugatan banding klub Catalan dengan alasan Uni Eropa tidak dapat membuktikan landasan hukum yang dilanggar dari pemberian fasilitas pajak. Komisi Eropa pun membawa kasus tersebut ke ranah peradilan tertinggi yakni CJEU.

Seperti dilansir goal.com, hasil putusan CJEU akan makin memukul kondisi finansial klub yang sudah terdampak pandemi Covid-19. Barcelona dan Real Madrid harus merogoh kas klub untuk membayar tagihan pajak tambahan sekitar €5 juta (US$5,98 juta). (rig)