Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Republik dan Demokrat Sepakat Tambah Fasilitas Kredit Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Republik dan Demokrat Sepakat Tambah Fasilitas Kredit Pajak

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Ways and Means Committee DPR AS menyetujui beleid Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024. RUU ini mendapatkan persetujuan secara bipartisan dari 40 anggota DPR pada komite tersebut.

Ketua Ways and Means Committee Jason Smith mengatakan RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR setelah berakhirnya masa reses pada 29 Januari 2024.

"Rumah tangga AS akan mendapatka manfaat dari kesepakatan bipartisan ini. RUU ini memberikan keringanan pajak yang lebih besar, meningkatkan daya saing kita dengan China, dan menciptakan lapangan kerja," katanya dikutip dari situs web Ways and Means, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jika Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024 disetujui oleh Kongres AS, insentif child tax credit (CTC) bagi wajib pajak yang memiliki tanggungan anak akan naik dari US$2.000 menjadi US$2.100 per anak pada 2024 dan 2025.

Porsi kredit pajak yang bisa direstitusi juga naik dari US$200 menjadi US$1.800 per anak pada 2023. Pada 2024 dan 2025, porsi kredit pajak yang bisa direstitusi akan naik lagi masing-masing menjadi US$1.900 dan US$2.000 per anak.

Bagi korporasi, Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024 juga memberikan fasilitas terkait dengan biaya litbang. Selama ini, pengeluaran terkait dengan litbang harus dibiayakan 5 tahun. Lewat RUU tersebut, pengeluaran terkait dengan litbang boleh langsung dibiayakan.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

"Insentif litbang akan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing ekonomi kita dengan China dan negara-negara lain," ujar Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden.

Tak hanya itu, pengeluaran yang terkait dengan pembelian mesin, peralatan, dan kendaraan boleh langsung dibiayakan oleh wajib pajak pelaku usaha.

Selanjutnya, RUU ini akan meningkatkan fasilitas low income housing tax credit guna meningkatkan suplai properti hunian yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

"Begitu banyak warga AS yang terbebani oleh kenaikan harga sewa rumah. Low income housing tax credit akan mendorong pembangunan lebih dari 200.000 unit rumah yang terjangkau," jelas Wyden. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, as, pajak, pajak internasional, fasilitas kredit pajak, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:05 WIB
LAYANAN PAJAK

Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama