Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tahun Politik, BKPM Waspadai Imbas ke Investasi dan Penerimaan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tahun Politik, BKPM Waspadai Imbas ke Investasi dan Penerimaan Pajak

Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menarik investasi pada 2023 adalah tingginya ketidakpastian jelang Pemilu 2024.

Bahlil mengatakan tahun politik biasanya dijadikan pertimbangan pengusaha ketika hendak merealisasikan komitmen investasinya. Oleh karena itu, dia berharap para pendukung calon presiden saling menjaga tensi politik tetap adem sehingga tidak berdampak negatif pada realisasi investasi dan penerimaan negara.

"Kalau politik jalan, ada presiden baru, tetapi kemudian ekonomi kita di bawah, bagaimana kita menciptakan 'lapangan negara'? Bagaimana kita mendapatkan pendapatan negara?" katanya, dikutip pada Minggu (30/4/2023).

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Bahlil mengatakan pemilu menjadi proses politik yang biasa terjadi di negara demokrasi. Meski demikian, dia meminta para pendukung pasangan calon lebih selektif dalam memilih tema kampanye.

Menurutnya, tema kampanye yang tidak tepat pada akhirnya juga dapat merugikan negara. Salah satunya, investor menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Bahlil menjelaskan kehadiran investasi akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional seperti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Selain itu, kehadiran investasi juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi, pajak masih menjadi kontributor utama dalam APBN Indonesia.

"Yang berpolitik silakan jalan dengan baik, tema-temanya juga baik, supaya bisa membantu mensupport yang mengerjakan ekonomi agar rakyat kita bisa punya daya beli, punya lapangan pekerjaan, ada pendapatan negara. Ini yang paling penting," ujarnya.

Menurut data BKPM, realisasi investasi pada kuartal I/2023 senilai Rp328,9 triliun atau tumbuh 16,5% secara tahunan. Realisasi investasi ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 384.892 orang.

Baca Juga: Family Office di Indonesia Bakal Wajib Pekerjakan WNI

Apabila dibedah, realisasi investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp151,9 triliun dan penanaman modal asing (PMA) senilai Rp177 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pajak pada kuartal I/2023 mencapai Rp432,25 triliun atau setara 25,16% dari target Rp1.718 triliun. Kinerja penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 33,78%. (sap)

Baca Juga: Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, realisasi investasi, PMA, PMDN, pemilu, pilpres, BKPM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Juni 2024 | 16:46 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Selasa, 04 Juni 2024 | 13:15 WIB
TAJUK PAJAK

Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu

Selasa, 04 Juni 2024 | 12:00 WIB
KILAS BALIK

Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN

Senin, 03 Juni 2024 | 14:11 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama