Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Waduh, Perang Rusia-Ukraina dan Inflasi AS Ganjal Pemulihan Ekonomi

A+
A-
1
A+
A-
1
Waduh, Perang Rusia-Ukraina dan Inflasi AS Ganjal Pemulihan Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mewaspadai adanya risiko perekonomian global yang terus mengalami eskalasi, meskipun kondisi pemulihan ekonomi di dalam negeri terus berlanjut.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa salah satu sentimen terbesar saat ini adalah eskalasi tensi politik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini berpeluang membuat peningkatan tajam dari harga komoditas, khususnya harga energi dan harga komoditas pangan.

Harga batubara dan crude palm oil (CPO) pun turut mengalami kenaikan. Demikian juga dengan nikel yang harganya meningkat dengan sangat cepat.

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

“Beberapa waktu kita mendengar possibility percepatan normalisasi moneter di Amerika Serikat. Belakangan kita melihat tensi Rusia dan Ukraina menjadi tereksklusi dan ini menjadi risiko global yang besar. Ini harus kita waspadai,” ujar Wamenkeu secara daring dalam DBS Asian Insight Conference 2022, dikutip Sabtu (21/3/2022).

Wamenkeu mengatakan posisi inflasi di Amerika Serikat saat ini mencapai tingkat tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal ini bisa berdampak pada volatilitas pasar keuangan global.

Adapun volatilitas pasar keuangan global juga mengalami kenaikan akibat sentimen geopolitik tersebut, meskipun beberapa hari terakhir sedikit mengalami penurunan. Namun, Wamenkeu menekankan bahwa tekanan pasar keuangan global ini harus terus diwaspadai.

Baca Juga: Catat! Tidak Semua Dinas Bisa Punya NPWP Instansi Pemerintah

“Ini semua bisa menjadi downside risk bagi prospek pertumbuhan global yang nantinya harus kita antisipasi ke dalam Indonesia,” ujar Wamenkeu.

Untuk itu, kata Wamenkeu, pemerintah melalui kebijakan fiskal akan terus mewaspadai dampak rambatan tersebut terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Kalau kondisi globalnya menjadi lebih volatile, kita mesti waspadai. Lewat channel keuangan seperti apa nanti dampaknya, lewat channel perdagangan juga bisa jadi ada dampak, di domestik dampaknya pada inflasi. Dampaknya pada pertumbuhan harus kita monitor dan antisipasi bersama,” kata Wamenkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Inflasi Terjaga Rendah, Ekonomi RI Masih Stabil

Di sisi lain, Wamenkeu berharap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2022 akan tumbuh lebih baik, sejalan dengan tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.

“Tahun ini moga-moga kita masih mendapatkan kombinasi antara dorongan pemulihan, pertumbuhan ekonomi akibat dorongan pemulihan maupun dorongan angka pertumbuhan ekonomi yang karena tahun lalunya masih slightly negatif. Ini semacam technical rebound kita masih dapatkan,” ujar Wamenkeu. (sap)

Baca Juga: Jokowi: Stabilitas Politik Penting untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perekonomian nasional, tapering off, Amerika Serikat, perang, Rusia, Ukraina

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama