Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

A+
A-
2
A+
A-
2
100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

Ilustrasi. Pendukung NDP Sophie Reynolds memakai masker pelindung "Tax the Rich" saat kunjungan kampanye pemilihan oleh pemimpin Partai Demokratik Baru (NDP) Jagmeet Singh di Welland, Ontario, Kanada, Rabu (15/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn/aww/cfo

BERLIN, DDTCNews – Miliarder dari berbagai negara menyuarakan gerakan 'Tax Us Now', sebuah seruan agar yurisdiksi mereka masing-masing menerapkan taruf pajak yang lebih tinggi. Permintaan yang cukup 'nyeleneh' bagi masyarakat awam ini ternyata bertujuan untuk mereduksi ketimpangan ekonomi yang saat ini telanjur lebar.

Tercatat ada lebih 100 miliarder sepakat bahwa sistem pajak yang berlaku saat ini tidak adil. Mereka menilai pajak kekayaan akan membantu mengurai benang kusut ketimpangan ekonomi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

"Dunia, setiap negara di dalamnya, harus menuntut orang kaya untuk membayar bagian [pajak] mereka dengan adil," bunyi kesepakatan yang diteken miliarder asal AS, Inggris, dan sejumlah negara lainnya, dikutip Sabtu (22/1/2022).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Miliarder dari berbagai negara telah menandatangani surat terbuka yang menuntut pemerintah untuk mengenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Surat ini diterbitkan secara online, di tengah perhelatan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Januari 2022 ini.

Seperti dilansir france24.com, aksi penandatangan surat ini merupakan hasil inisiatif bersama dari ketiga kelompok advokasi ketimpangan yakni Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity, dan TaxMeNow.

Berdasarkan penelitian Credit Suisse pada 2020 jumlah miliarder global meningkat sebanyak 5,1 juta orang, menjadi 56,1 juta orang. Namun, hanya terdapat 100 orang superkaya yang menandatangani surat terbuka tersebut.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Kendati demikian, pendiri Millionaires for Humanity, Djaffar Shalchi, mengatakan penandatanganan surat ini merupakan cara untuk menyampaikan kepada otoritas bahwa tidak semua miliarder menolak penerapan pajak kekayaan. Justru cara ini dia sebut sebagai mekanisme pemajakan yang adil untuk menekan ketimpangan.

"Miliarder memiliki peran unik untuk dimainkan dalam mengadvokasi pajak kekayaan. Kami ingin politisi memahami bahwa tidak semua orang kaya setuju dengan kebijakan penurunan tarif pajak untuk orang kaya," katanya. (vallencia/sap)

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak kekayaan, windfall tax, penghindaran pajak, pandemi Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama