Aturan Baru Disusun, Negara Ini Ancang-Ancang Pajaki Transaksi Kripto
Tanda Bitcoin ditampilkan di luar toko tempat cryptocurrency diterima sebagai metode pembayaran di San Salvador, El Salvador, Selasa (1/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Jose Cabezas/rwa/sad.
LISBON, DDTCNews – Menteri Keuangan Portugal Fernando Medina mengonfirmasi rencana penerapan pajak capital gain atas keuntungan cryptocurrency alias mata uang kripto. Pemerintah tengah mempelajari skema yang sudah berjalan di yurisdiksi lain sebagai pembanding.
Medina menyampaikan dirinya akan memprioritaskan keadilan dan efisiensi dalam pemajakan aset kripto. Maksudnya, pemerintah Portugal ingin sistem perpajakan kripto yang memadai dengan tarif yang tidak begitu tinggi. Hal ini guna memastikan tidak adanya modal yang dialihkan keluar dari Portugal.
"Ini adalah area di mana ada lebih banyak pengetahuan dan lebih banyak kemajuan [di negara lain] sehingga Portugal dapat belajar dari pengalaman internasional," kata Medina, dikutip Selasa (17/5/2022).
Dilansir Crypto Potato, pemajakan atas cryptocurrency telah menjadi agenda pemerintah sejak Maret 2021. Pada saat itu, António Mendonça Mendes, Sekretaris Negara untuk Urusan Pajak meminta studi tentang implementasi pemajakan kripto di negara-negara lain.
Namun, pembubaran parlemen membuat berkas studi kasus baru diberikan kepada anggota legislatif baru belum lama inil.
Sampai sekarang, industri crypto di Portugal menunjukkan adanya pertumbuhan yang stabil. Bulan lalu, bank sentral memberikan persetujuan pertamanya kepada lembaga keuangan untuk mulai menawarkan layanan terkait crypto.
Di sisi lain, sebuah rumah milik warga Portugal dibeli awal bulan ini menggunakan Bitcoin, tanpa melibatkan konversi ke uang fiat. Wilayah pulau Portugal bernama Madeira bahkan telah menjadikan cryptocurrency utama sebagai alat pembayaran hukum de facto. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Diprotes Publik, Negara Ini Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak
Usaha Masih Rentan, Maskapai Penerbangan Minta Lagi Diskon Cukai Avtur
Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak
Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
