Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bank Sentral Yunani Ikut Serukan Penanganan Penghindaran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Bank Sentral Yunani Ikut Serukan Penanganan Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

ATHENA, DDTCNews - Bank sentral Yunani turut menyerukan pembentukan rencana aksi antipenghindaran pajak yang komprehensif.

Gubernur bank sentral Yunani Yannis Stournaras mengatakan rena aksi yang komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang makin meningkat. Menurutnya, praktik penghindaran pajak ini salah satunya tecermin dari besarnya ukuran shadow economy diperkirakan hampir 21% dari produk domestik bruto (PDB).

"Meskipun ukuran pasti dari perekonomian informal ini sulit diperkirakan, beberapa survei menunjukkan masalah yang dihadapi Yunani lebih besar dibandingkan di negara lain," katanya dalam Tax Forum di Athena, dikutip pada Rabu (1/11/2023).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Stournaras mengatakan Yunani kini memiliki kesenjangan PPN yang tertinggi keempat di Uni Eropa. Nilainya diestimasi mencapai 3 miliar euro atau 19,7% dari total PPN.

Dia menjelaskan penghindaran pajak perlu diperangi agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai. Di Yunani, lanjutnya, penghindaran pajak banyak dilakukan oleh kalangan wiraswasta profesional dan usaha kecil.

Dilansir ekathimerini.com, Stournaras kemudian merekomendasikan 6 langkah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak. Pertama, memperluas penggunaan transaksi elektronik.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Kedua, menawarkan insentif apabila melakukan pembayaran dengan kartu debit dan melalui bank. Ketiga, menawarkan insentif berupa pengecualian pajak untuk mengungkap transaksi di sektor-sektor yang memiliki potensi buruk.

Keempat, mengoptimalkan peran teknologi digital pada otoritas pajak untuk menjangkau sektor informal. Kelima, menyederhanakan sistem perpajakan. Keenam, mengintensifkan program yang dapat menumbuhkan budaya perpajakan yang bertanggung jawab. (sap)

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, pengelakan pajak, tax avoidance, Yunani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama