Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dorong Peran Swasta di Sektor Olahraga, Sports Unity Tax Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Peran Swasta di Sektor Olahraga, Sports Unity Tax Diusulkan

Suasana pusat perbelanjaan Bukit Bintang di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (19/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Hussain Hasnoor/WSJ/djo

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Dewan Olimpiade Malaysia (Olympic Council of Malaysia/OCM) mengusulkan kebijakan sport unity tax atau pajak persatuan olahraga.

Presiden OCM Tan Sri Norza Zakaria mengatakan sport unity tax dapat menjadi jawaban agar beban anggaran untuk olahraga tidak terlalu menekan APBN. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga akan meningkatkan partisipasi swasta di sektor olahraga.

"Sport unity tax akan mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah sekaligus menciptakan model pendanaan yang lebih berkelanjutan untuk mengembangkan olahraga," katanya, dikutip pada Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Norza mengatakan pemerintah perlu memperkenalkan skema sport unity tax pada APBN 2023. Dengan skema ini, perusahaan swasta atau individu yang memberikan kontribusi untuk sektor olahraga akan memperoleh insentif seperti pengurangan pajak.

Dia menilai pengembangan olahraga memerlukan waktu lama sehingga sumber pendanaannya harus didesain secara berkelanjutan. Adapun yang berlaku selama ini, pembiayaan untuk olahraga hanya bersumber dari APBN sehingga akan membebani negara dan tidak berkelanjutan.

Norza yang juga Presiden Asosiasi Badminton Malaysia menyerukan sport unity tax untuk mendorong pihak swasta berkontribusi dalam pengembangan olahraga di negara tersebut. Dia berharap penerapan skema pendanaan jangka panjang itu akan membuat Malaysia lebih berprestasi dalam ajang Olimpiade yang dihelat setiap 4 tahun.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

"Warga Malaysia harus bersatu, terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin, untuk menyemangati pahlawan olahraga kita," ujarnya dilansir nst.com.my.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai RM614,7 juta atau Rp2,01 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun lalu. Anggaran tersebut sempat dikurangi menjadi RM289 juta atau Rp947,9 miliar, dan kemudian ditingkatkan menjadi RM349 juta atau Rp1,14 triliun karena ada tambahan RM60 juta atau Rp196,79 miliar untuk program Podium. (sap)

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak olahraga, APBN, Malaysia, Sport Unity Tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:07 WIB
APBN KITA

Pendapatan Negara Masih Turun, Sri Mulyani: Kita Terus Waspadai

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama