Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Hampir Sepertiga Miliarder Inggris Tinggalkan Negaranya, Mengapa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Hampir Sepertiga Miliarder Inggris Tinggalkan Negaranya, Mengapa?

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Sebanyak 28 dari 93 miliarder Inggris – beberapa diantaranya kerap menyembunyikan miliaran poundsterling dari Departemen Keuangan – telah berpindah ke negara bebas pajak. Hampir separuh dari 28 orang tersebut telah meninggalkan Inggris lebih dulu.

Anggota Parlemen Partai Buruh Inggris Margaret Hodge mendukung pemerintah agar segera memberi tindakan pada negara suaka pajak (tax havens country). Menurutnya, warga ultra kaya harus membayar pajak secara adil kepada otoritas pajak.

“Kita harus menghentikan praktik penghindaran pajak agar orang terkaya membayar pajak secara adil. Registrasi publik dan transparansi yang lebih tajam bisa menjadi langkah besar yang diterapkan pemerintah untuk mencapai pembayaran pajak yang lebih adil,” katanya mengutip Channel News Asia, Jumat (8/3/2019).

Baca Juga: Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

Mengenai hal ini, sejumlah masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah yang justru menunda pemungutan suara atas undang-undang (UU) yang diusulkan untuk mengakhiri kepemilikan perusahaan rahasia di luar Inggris.

Sejumlah pemilik bisnis besar di Inggris dikabarkan merasa keberatan dengan tarif pajak penghasilan (PPh) dividen yang relatif tinggi yakni mencapai 38,1%. Praktis, pemajakan ini merupakan pajak laba karena pemilik bisnis memegang sebagian besar dalam perusahaannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, orang terkaya di Inggris Sir Jim Ratcliffe berencana untuk pindah ke Cote d’Azur Monako untuk menghindari pajak. Hengkangnya pejabat Ineos dari Inggris diikabarkan mengurangi setoran pajak sebanyak 4 miliar (Rp72,65 triliun)

Baca Juga: Negara Ini Naikkan Pajak Capital Gains atas Orang Kaya dan Korporasi

Kepergian Bos Ineos yang memiliki saham 60% tidaklah sendiri, melainkan bersama 2 pejabat Ineos Andy Currie dan John Reece yang memiliki saham Ineos masing-masing sekitar 20% atau setara GBP7 miliar (Rp131,2 triliun).

Di samping pengenaan pajak penghasilan dividen di Inggris yang relatif tinggi yakni 38,1%, kepergian sejumlah miliarder itu juga karena adanya kepentingan politik. Tercatat, pemilik usaha dan perusahaannya yang menghindar pajak telah berkontribusi terhadap dunia politik sebanyak GBP5,5 juta (Rp103,21 miliar). (kaw)

Baca Juga: OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Inggris, orang kaya, miliarder, Brexit

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Desember 2023 | 10:30 WIB
PEMILU 2024

Tekan Ketimpangan Lewat Pajak, Anies Sasar 100 Orang Terkaya Indonesia

Kamis, 21 Desember 2023 | 10:45 WIB
SKOTLANDIA

Sasar Kelompok Kaya, Skotlandia Tambah Lapisan Tarif Pajak Jadi 45%

Minggu, 17 Desember 2023 | 09:30 WIB
INGGRIS

Otoritas Ini Perluas Produk Sanitasi Perempuan yang Bebas PPN

Senin, 20 November 2023 | 14:00 WIB
INGGRIS

Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama