Jumlah Yurisdiksi yang Meratifikasi MLI Terus Bertambah

"Makin banyak negara yang menyetorkan dokumen ratifikasi MLI menunjukkan komitmen kuat OECD dan yurisdiksi-yurisdiksi untuk memerangi treaty abuse dan base erosion and profit shifting oleh korporasi multinasional," ujar, dikutip Kamis (5/11/2020).

Mengingat dokumen ratifikasi MLI baru disetorkan oleh Burkina Faso kepada OECD pada 30 Oktober 2020, penerapan MLI bakal berlaku efektif (entry into force) bagi Burkina Faso pada 1 Februari 2021.

Implementasi MLI sendiri akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan mencakup lebih dari 600 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dari 55 yurisdiksi yang sudah resmi melakukan ratifikasi MLI.

Bila 94 yurisdiksi yang menyepakati MLI resmi menyetorkan dokumen ratifikasi kepada OECD maka akan ada 1.700 P3B yang tercakup dan dimodifikasi melalui MLI guna menekan praktik treaty abuse dan BEPS.

Untuk diketahui, MLI merupakan perjanjian multilateral yang memungkinkan yurisdiksi untuk mengintegrasikan hasil kesepakatan dalam OECD atau G20 BEPS Project dengan P3B masing-masing.

"OECD/G20 BEPS Project memberikan solusi kepada otoritas pajak untuk menutup celah-celah ketentuan perpajakan internasional yang memungkinkan korporasi untuk melakukan penghindaran pajak," tulis OECD dalam laman resminya.

Melalui MLI, P3B dimodifikasi secara serentak tanpa melewati negosiasi bilateral yang memakan waktu panjang. Apalagi, terdapat ribuan P3B yang saat ini berlaku di dunia. MLI diperlukan untuk merevisi celah hukum yang terdapat pada P3B dalam waktu singkat. (rig)