Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kala Miliarder dan Selebriti Dunia Kepingin Bayar Pajak Lebih Besar

A+
A-
4
A+
A-
4
Kala Miliarder dan Selebriti Dunia Kepingin Bayar Pajak Lebih Besar

Artis Simon Pegg di antara 120 orang yang menandatangani surat terbuka menuntut kenaikan tarif pajak orang super kaya (foto: PA Wire/PA Images )

LONDON, DDTCNews—Sejumlah selebriti kaya dan miliarder menuntut untuk ditagih pajak lebih besar dengan alasan mereka mengklaim sebagai ‘manusia yang paling istimewa di muka bumi’.

Sebanyak 120 selebriti dan pengusaha kaya dari delapan negara telah menandatangani surat terbuka atas ‘tuntutan’ tersebut. Mereka juga mendesak orang kaya lainnya untuk meminta kenaikan pajak atas orang kaya demi mengatasi kesenjangan ekonomi di dunia.

Beberapa nama yang menandatangani surat itu seperti aktor Simon Pegg dan sutradara Richard Curtis, pendiri pabrik minuman Innocent Drinks Richard Reed dan mantan bos Unilever Paul Polman. Surat itu dirilis bertepatan digelarnya Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pekan lalu.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Mereka menyebut kesenjangan ekonomi telah mencapai titik krisis, hingga mengakibatkan erosi kepercayaan di tengah masyarakat, meningkatkan kebencian, dan melemahkan rasa sosial.

“Ada dua jenis orang kaya: mereka yang suka membayar pajak dan mereka yang menyukai garpu rumput. Kami lebih menyukai pajak. Dan kami percaya, setelah refleksi, Anda juga akan melakukannya,” kata mereka, dikutip Selasa (28/01/2020).

Mereka memahami tambahan pajak dari para orang kaya dapat menambal alokasi pemerintah untuk masyarakat. Kenaikan pajak, menurut mereka, menjadi satu-satunya cara untuk memberikan masyarakat pendanaan yang memadai.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

"Untuk itu, kami mendesak Anda (orang kaya) menuntut pajak yang lebih tinggi dan lebih adil di negara Anda sendiri, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak individu dan perusahaan melalui upaya reformasi pajak internasional," jelas mereka.

Surat dari miliarder itu juga menyebutkan bahwa penghindaran pajak saat ini telah mencapai ‘epidemi’. Pasalnya, di beberapa negara, orang terkaya justru membayar tarif pajak efektif yang lebih rendah daripada yang lainnya.

Mereka mengutip penelitian yang menunjukkan hampir sepersepuluh dari PDB dunia disembunyikan di negara bebas pajak, dan sekitar 40 persen dari investasi asing berusaha menghindari pajak menggunakan perusahaan cangkang.

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Dilansir dari Standard.co.uk, aktor Simon Pegg menulis dalam sebuah kolom di The Times edisi Kamis pekan lalu, berisi permintaan agar sesama orang kaya dunia tak ragu ikut menandatangani surat tersebut.

Pegg memperkirakan hampir setengah populasi dunia berusaha untuk bertahan hidup dengan hanya sekitar US$5,50 (4,18 euro) dalam sehari. Di lain pihak jumlah miliarder tumbuh dua kali lipat dalam satu decade terakhir ini.

“Ketimpangan tidak bisa dihindari, itu adalah pilihan kebijakan. Hal ini adalah produk dari kebijakan pemerintah yang memihak kelompok sangat kaya dengan mengorbankan mereka yang kurang beruntung," tulis Pegg.

Baca Juga: Kasus Kanker Kulit Meningkat, Senator Minta Tabir Surya Bebas PPN

Oleh karena itu, lanjut Pegg, apabila memperbaiki kondisi ekonomi yang rusak ini terasa terlalu rumit bagi pemimpin dunia, ada baiknya para miliarder membantu pemerintah dengan cara membayar pajak lebih besar dari sebelumnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak orang kaya, selebriti, miliarder, orang super kaya, internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama