Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

A+
A-
1
A+
A-
1
Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

Bill de Blasio. (foto: amp.businessinsider.com)

WASHINGTON, DDTCNews – Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2020 sekaligus Walikota New York Bill de Blasio menyerukan pengenaan pajak robot nasional. Langkah itu akan menghukum perusahaan besar yang mengotomatisasi produksi dan menghilangkan lapangan pekerjaan.

Dia mengatakan skala otomatisasi dalam perekonomian AS pada saat ini telah meningkat jauh lebih cepat dari yang disadari oleh kebanyakan orang. Hal tersebut nyatanya berdampak pada pekerja di Negeri Paman Sam maupun di negara lain.

“Sebagai walikota New York dan kandidat presiden yang berfokus pada kebutuhan para pekerja, saya melihat pekerja dapat mengambil manfaat dari perubahan teknologi itu. Namun, kita tidak dapat membiarkan lapangan pekerjaan di AS digantikan oleh mereka,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Dia menyebut rencana itu ditujukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan semua pihak memperoleh keuntungan dari kemajuan teknologi. Automasi dan pekerjaan manusia tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Manfaat harus didistribusikan secara merata.

Menurut de Blasio, solusi dari ancaman penggantian pekerja manusia oleh robot adalah pengenaan pajak. Untuk itu, dibutuhkan agen federal baru, yaitu Federal Automation and Worker Protection Agency (FAWPA) untuk mengawasi automasi, pekerjaan, serta komunitas.

FAWPA akan menciptakan proses perizinan untuk setiap perusahaan yang hendak meningkatkan otomatisasi dan akan menggantikan pekerja. Atas permohonan itu FAWPA akan memberikan persetujuan dengan merujuk pada faktor perlindungan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: DJP Kumpulkan Rp3,25 Triliun dari Pemungut PPN PMSE Hingga Mei 2024

Hal ini berarti jika suatu perusahaan mengurangi jumlah pekerja melalui otomatisasi, perusahaan tersebut diminta untuk menawarkan pekerja baru dengan upah yang sama atau memberikan paket pesangon sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut.

Secara lebih rinci, proposal yang di ajukan de Blasio akan menerapkan ‘pajak robot’ pada perusahaan besar yang menghilangkan pekerjaan melalui peningkatan otomatisasi tapi gagal menyediakan pekerjaan pengganti yang memadai.

Perusahaan itu kemudian diharuskan membayar pajak yang setara dengan nilai pajak penghasilan selama 5 tahun untuk setiap karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya, pendapatan itu akan langsung masuk pada proyek padat karya baru

Baca Juga: Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Pendapatan tersebut juga dapat dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang lain, seperti perawatan kesehatan dan energi hijau. Dengan demikian, skema ini akan dapat menjamin pekerja yang dipindahkan mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang sebanding.

"Jika sebuah perusahaan akan membuat ribuan orang keluar dari pekerjaannya, mereka juga harus memikul tanggung jawab untuk memastikan orang-orang itu mendapatkan pekerjaan baru," ucap de Blasio, seperti dilansir foxbusiness.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Amerika Serikat, pajak robot, ekonomi digital

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Maret 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tambah Lagi 4 Perusahaan Pemungut PPN PMSE, Ada Tencent Cloud

Kamis, 14 Maret 2024 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Selasa, 12 Maret 2024 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Rabu, 06 Maret 2024 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama