Kementerian ESDM Minta Pemda Beri Insentif PBB bagi Pengguna PLTS Atap

"Karena kalau misal kita melihat di Perpres 112/2022, di sana juga diharapkan ada peran pemda untuk bisa men-support terkait dengan pengembangan energi terbarukan," katanya, dikutip pada Sabtu (9/3/2024).

Pasal 22 Perpres 112/2022 menyatakan dalam melaksanakan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, badan usaha dapat diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal ini dapat berupa fasilitas pajak penghasilan (PPh), fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk impor dan/atau pajak dalam rangka impor, fasilitas pajak bumi dan bangunan.

Andriah menjelaskan Kementerian ESDM juga tengah menggodok kebijakan insentif pajak untuk rumah tangga yang memiliki PLTS atap. Walaupun makin kompetitif, secara keekonomian khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi menengah, ternyata pemasangan PLTS atap masih cukup mahal.

Pengembangan PLTS atap untuk rumah tangga selama ini memang dinilai kurang menarik. Pasalnya, puncak beban listrik rumah tangga biasanya terjadi pada malam hari, sedangkan produksi listrik dari PLTS atap terjadi pada siang hari.

"Nah apakah memungkinkan nanti misal untuk yang pelanggan-pelanggan yang menggunakan PLTS atap ini juga bisa kita berikan insentif dalam bentuk diskon untuk pajak bumi bangunannya. Ini mungkin yang memang sedang kita coba explore," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Arya Rezavidi setuju PLTS atap perlu terus didorong untuk mendorong pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Menurutnya, insentif PLTS atap utamanya dibutuhkan untuk kelompok rumah tangga.

Dia menyebut sektor rumah tangga dari sisi jumlah sangat potensial menggunakan PLTS atap meski kapasitasnya lebih kecil.

Belum lama ini, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 2/2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPLTU). Peraturan ini mulai berlaku pada 31 Januari 2024.

Melalui Peraturan Menteri ESDM 2/2024, pemerintah melakukan beberapa perbaikan pengaturan yang secara umum bertujuan meningkatkan minat masyarakat dalam memasang PLTS atap. Pokok-pokok peraturan yang tertuang dalam peraturan ini antara lain kapasitas pemasangan PLTS atap tidak dibatasi 100% dari daya terpasang PLN tetapi berdasarkan ketersediaan kuota PLN.

Kemudian, kuota kapasitas sistem PLTS atap dalam clustering (di tingkat PLN UP3) akan dipublikasikan oleh PLN melalui laman, aplikasi, dan/atau media sosial resmi milik PLN. Kuota ini ditetapkan oleh dirjen ketenagalistrikan setiap 5 tahun.

Setelahnya, terdapat peniadaan mekanisme ekspor impor. Nilai kelebihan energi listrik dari sistem PLTS atap pelanggan ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan.

Selain itu, terdapat peniadaan biaya kapasitas untuk semua jenis pelanggan PLN, serta pengaturan dan penyederhanaan waktu permohonan pemasangan PLTS atap oleh pelanggan PLN dan pengajuan dilayani oleh PLN berdasarkan mekanisme first in first serve (FIFS). (sap)