Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

PP Baru Perwilayahan Industri, Ada Ketentuan Soal Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
PP Baru Perwilayahan Industri, Ada Ketentuan Soal Insentif Pajak

Ilustrasi. Sejumlah alat berat difungsikan dalam pemerataan tanah di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (8/5/2024).  ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 20/2024 turut memuat ketentuan terkait dengan pemberian insentif fiskal untuk perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri di dalam kawasan industri.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) PP 20/2024, pemberian insentif fiskal berupa perpajakan dan kepabeanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang dimaksud dengan insentif fiskal antara lain perpajakan, kepabeanan, pendapatan negara bukan pajak, dan pajak daerah dan retribusi daerah,” bunyi penggalan Penjelasan Pasal 66 ayat (1) PP 20/2024.

Baca Juga: Ada Insentif Pajak, Pegawai di IKN Bisa Terima Gaji Bersih Lebih Besar

Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.

Adapun berdasarkan pada Pasal 66 ayat (3) PP 20/2024, insentif fiskal diberikan berdasarkan pada pengelompokan wilayah pengembangan industri (WPI) dan/atau status pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI).

WPI adalah pengelompokan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Baca Juga: Besaran Supertax Deduction untuk Pelatihan SDM di IKN Lebih Tinggi

WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya industri melalui penguatan infrastruktur Industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) PP 20/2024, perusahaan kawasan industry dan perusahaan industri di dalam kawasan industri juga dapat diberikan insentif daerah. Insentif daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan insentif daerah meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah. Misalnya, pengurangan atau pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB).

Baca Juga: DHE SDA Dikonversi ke Rupiah, Insentif Pajak yang Didapat Lebih Besar

Kemudian, pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang belum dialihkan kepada perusahaan industri di dalam kawasan industri dikenakan tarif PBB tanah asal. Ada juga pengurangan atau pembebasan pajak penerangan untuk jalan lingkungan di dalam kawasan industri.

“Perusahaan … yang telah mendapat perizinan berusaha dan memperoleh insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan sebelum PP ini berlaku, tetap dapat melaksanakan kegiatan dan memperoleh insentif perpajakan yang telah ditetapkan,” bunyi penggalan Pasal 105 PP 20/2024.

Adapun PP 20/2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 7 Mei 2024. PP 142/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, semua peraturan pelaksanaan dari PP 142/2015 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 20/2024. (kaw)

Baca Juga: Banyak Insentif IKN, Kemenkeu: Tidak Akan Gerus Basis Penerimaan Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PP 20/2024, PP 142/2015, kawasan industri, perwilayahan industri, insentif fiskal, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Mei 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Menkeu Sebut Insentif Fiskal 2025 Terarah dan Terukur, Ini Maksudnya

Selasa, 21 Mei 2024 | 08:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

WP Harus Lunasi Pajak Sesuai Pembahasan Akhir Sebelum Ajukan Keberatan

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?