Kadin Indonesia dan IAPI Gelar Seminar Soal SP2DK

"Saya kira IAPI akan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia. Itu sangat penting sekali karena pekerjaan Bapak Ibu memberikan kredibilitas kepada kita semua," ujar Benny, Kamis (3/7/2025).

Sebelum dimulainya seminar, Kadin Indonesia melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kadin Indonesia dan IAPI.

Anggota Dewan Pengurus Nasional IAPI Kusumaningsih Angkawijaya mengatakan dalam pelaksanaan audit, akuntan publik harus memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan juga diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, termasuk pemeriksaan atas perhitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, Kadin Indonesia bersama IAPI menggelar seminar yang membahas tentang SP2DK pada hari ini. SP2DK adalah surat yang dikirimkan oleh otoritas pajak guna mengklarifikasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Pada praktiknya, hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang kesulitan menanggapi SP2DK dari otoritas pajak baik karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak, ketidaksesuaian data yang disampaikan, maupun kurangnya strategi dalam menyampaikan klarifikasi.

"Kualitas SP2DK yang baik akan mengurangi cost of taxation kedua belah pihak, baik compliance cost dari sisi wajib pajak dan administrative cost dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai mutual trust yang menghasilkan penguatan legitimasi untuk otoritas perpajakan," ujar Kusumaningsih.

Seminar pada hari ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemilik perusahaan dan direksi mengenai langkah-langkah penyelesaian SP2DK secara efektif.

Mantan Dirjen Pajak Machfud Sidik (nomor 4 dari kiri), Wakil Komite Tetap Bidang Asosiasi, Jasa Asuransi, dan Keuangan Kadin Herman Juwono (nomor 5 dari kiri), Anggota Dewan Pengurus Nasional IAPI Kusumaningsih Angkawijaya (nomor 6 dari kiri), Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Benny Soetrisno (nomor 7 dari kiri), serta perwakilan KADIN dan IAPI dalam seminar hybrid judul "Bagaimana Mencegah Terbitnya dan Menjawab Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)", Kamis (3/7/2025).

Wakil Ketua Komite Tetap Asosiasi Jasa Asuransi dan Keuangan Kadin Indonesia Herman Juwono selaku moderator seminar mengatakan wajib pajak perlu memiliki kesiapan untuk menanggapi SP2DK yang disampaikan oleh fiskus.

"SP2DK yang datang harus dijawab dengan cerdas. Jangan sembarang dijawab, harus cerdas menjawabnya. Data keuangan jangan sampai keliru, berbahaya kalau keliru," ujar Herman.

Mantan Dirjen Pajak Machfud Sidik pun mengatakan penerbitan SP2DK oleh otoritas pajak tidak terlepas dari rendahnya tax ratio dan tingginya tax gap Indonesia.

Secara umum, tax gap di Indonesia masih mencapai 40% dari total pajak yang seharusnya dipungut akibat beragam bentuk ketidakpatuhan, mulai dari nonfiling, underreporting, hingga underpayment.

Masalahnya, segala bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang diambil otoritas masih belum mampu menekan tax gap tersebut. Hingga saat ini, hanya sekitar 3% wajib pajak yang rutin diperiksa oleh otoritas.

"Ini pun strateginya kurang dan lemah karena dihambat oleh aturan. Mengapa? Sebenarnya kalau otoritas pajak punya data yang lengkap, katakanlah 95% data dikuasai, metode dan strategi pemeriksaan itu akan berbeda. Sekarang, otoritas pajak belum punya itu," ujar Machfud.

Anggota Komite Perpajakan IAPI Sempurna Bahri mengungkapkan setidaknya terdapat 5 penyebab terbitnya SP2DK. Penyebab dimaksud antara lain adanya kewajiban pajak yang belum dilaksanakan, ada pemenuhan kewajiban pajak belum sesuai ketentuan, DJP menerima data lain yang belum sesuai dengan SPT, ada kesalahan dalam ekualisasi, ada isu terkait kewajaran penghasilan dan pertumbuhan aset.

Jika wajib pajak menerima SP2DK, perlu mempelajari isi SP2DK dan membandingkan data dalam SP2DK dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Setelah dibandingkan, wajib pajak dapat melakukan klarifikasi atas perbedaan tersebut berdasarkan bukti.

Kalau wajib pajak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak perlu melakukan perbaikan SPT. "Jadi kalau masih SP2DK bisa pembetulan SPT. Kalau sudah surat pemberitahuan pemeriksaan (SP2), pembetulan SPT sudah tidak bisa," ujar Bahri.

Agar wajib pajak lebih siap dalam menanggapi SP2DK di kemudian hari, Bahri mendorong wajib pajak untuk melakukan tax diagnostic review. Adapun yang dimaksud dengan tax diagnostic review adalah penelaahan pajak tahun pajak yang sudah lewat.

Penelaahan dilakukan untuk mencari potensi pajak yang belum diketahui manajemen sebelum dikirimkannya SP2DK ataupun SP2 oleh DJP.

"Tujuannya adalah agar tidak terbit SKP dan STP serta terbitnya rekomendasi apakah perlu pembetulan SPT. Ini diserahkan ke manajemen, temuan ini mau dibetulkan SPT-nya atau tidak," ujar Bahri.

Tax diagnostic review bisa dilakukan sebelum SPT dilaporkan, sebelum SPT memasuki daluwarsa penetapan, atau sebelum membeli perusahaan. Langkah ini juga perlu dilakukan sebelum IPO serta sebelum mengajukan keberatan dan banding.

"Keberatan ada sanksi 30% kalau ditolak, banding ada sanksi 60% kalau ditolak. Jadi kita harus putuskan, mau maju keberatan atau tidak," ujar Bahri. (dik)