Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kepala BKPM Terima Kunjungan Duta Besar Singapura, Ini yang Dibahas

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepala BKPM Terima Kunjungan Duta Besar Singapura, Ini yang Dibahas

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Kantor BKPM pada Senin (4/11/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Kantor BKPM pada Senin (4/11/2019).

Dalam kunjungannya, Anil menyambut baik perhatian dan terobosan yang akan diambil Kepala BKPM untuk memperlancar investasi. Menurutnya, hubungan Singapura dan Indonesia cukup mesra di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Kepala BKPM. Kami ada beberapa harapan misalnya kepastian regulasi, kebutuhan pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, status Batam, dan sebagainya,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (5/11/2019).

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Berdasarkan data BKPM, realisasi total penanaman modal asing (PMA) pada kuartal III/2019 mencapai Rp 105 triliun. Realisasi ini meningkat 0,1% dibandingkan kuartal II 2019 yang sebesar Rp 104,9 triliun.

Dari realisasi tersebut, Singapura masih tercatat sebagai negara tertinggi yang berinvestasi di Indonesia. Komposisi PMA dari negara tersebut mencapai US$1,9 miliar atau 27,1% dari total PMA yang masuk ke Tanah Air.

Bahlil mengapresiasi komitmen Singapura dalam berinvestasi di Indonesia. Tidak hanya dari segi besaran nilai investasi, BKPM mengapresiasi dari sisi komitmen untuk meningkatkan kualitas investasinya.

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

“Artinya, investasinya juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan sumber daya manusia. Dia bangun politeknik dan sekolah, serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian,” katanya.

Bahlil mengaku siap turun langsung ke lapangan di berbagai daerah untuk membantu investor mempercepat realisasi investasi. Dia mengakui banyak permasalahan di daerah. Oleh karena itu, tugas BKPM dan seluruh jajaran pemerintahan mempermudah investor masuk.

Dia mengaku siap mendampingi investor yang masuk ke Tanah Air saat mengurus berbagai perizinan hingga tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tugas lembaganya agar investor merasa nyaman.

Baca Juga: Family Office di Indonesia Bakal Wajib Pekerjakan WNI

“Tugas Pak Dubes membawa investor masuk ke sini. Saya siap membantu sampai investasi itu terealisasi. Sampai bangun pabriknya,” katanya.

Dia juga sudah memerintahkan jajaran di BKPM untuk membantu secara langsung investor-investor yang menemui kendala di lapangan. Dia memberi contoh adanya masalah pembangkit harus dicarikan jalan keluar hingga rampung.

“Kita turunkan tim, apa masalahnya langsung selesaikan,” imbuh Bahlil. (kaw)

Baca Juga: Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, BKPM, PMA, FDI, perizinan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Juni 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menko Luhut Ingin Bali Jadi Tempat Pendirian Family Office

Kamis, 06 Juni 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Siap Awasi Kepatuhan WP yang Manfaatkan Insentif Pajak di IKN

Rabu, 05 Juni 2024 | 13:00 WIB
PMK 28/2024

WP Beri Sumbangan di IKN, DJP Jelaskan Insentif Pajaknya

Senin, 03 Juni 2024 | 14:11 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama