Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

Dalam buku ini, Bawono dan Denny memaparkan delapan topik. Pertama, langkah-langkah anti-BEPS sebelum adanya proyek BEPS sekaligus dampak kebijakan dari proyek BEPS. Kedua, tindakan melawan hybrid mismatch arrangements sesuai dengan aksi ke-2 BEPS. Ketiga, aturan controlled foreign company (CFC) sesuai dengan aksi ke-3 BEPS.

Keempat, pengurangan bunga dan pembayaran keuangan lainnya sesuai aksi ke-4 BEPS. Kelima, perlawanan pada harmful tax practices sesuai aksi ke-5 BEPS. Keenam, implementasi transfer pricing suggestions sesuai aksi ke-8, 9, 10, 13 BEPS serta mandatory disclosure rules sesuai aksi ke-12 BEPS. Ketujuh, implementasi Multilateral Instrument sesuai aksi ke-15 BEPS. Kedelapan, isu spesifik terkait tax treaty provisions sesuai aksi ke-2, 6,7, dan 14 BEPS.

Selain Bawono dan Denny, ada sejumlah kontributor lain dalam buku ini, di antaranya adalah Pasquale Pistone (Academic Chairman of IBFD, Belanda), Edoardo Traversa (Vice-Dean of International Relations UCLeuven, Belgia), Malcolm Gammie (pengacara at One Essex Court, Inggris), dan para pakar lainnya.

Editor buku yang diterbitkan pada November 2019 ini merupakan para pakar pajak internasional. Mereka adalah Michael Lang, Jeffrey Owens, Pasquale Pistone, Alexander Rust, Josef Schuch, dan Claus Staringer. Adapun Michael Lang bertindak sebagai series editor.

Terbitnya buku ini berangkat dari situasi beberapa waktu terakhir, saat negara-negara semakin mengalihkan fokus pada pembatasan upaya penghindaran dan penyalahgunaan pajak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan penugasan oleh negara-negara G20 kepada OECD untuk menjalankan proyek BEPS. Setelah merilis final reports pada 2015, OECD juga merilis Multilateral Instrument.

Perjanjian pajak multilateral ini memungkinkan penerapan ribuan perjanjian pajak bilateral dapat dimodifikasi sesuai dengan proposal terkait perjanjian pajak yang berasal dari proyek BEPS. Hasilnya, saat ini beberapa negara telah menerapkan sebagian besar proposal. Namun, tidak sedikit pula yang menerapkan secara terbatas.

Penerapan secara terbatas ini, lanjut IBFD, dipengaruh oleh beberapa alasan. Beberapa diantaranya seperti kurangnya relevansi atau kapasitas administrasi dan perbedaan prioritas kebijakan. Namun, karena Inclusive Framework tengah melakukan peninjauan (peer reviewing) kepatuhan masing-masing anggota, mulai banyak negara menerapkan standar minimum. Proyek BEPS juga telah memunculkan langkah multilateral baru, seperti EU Anti Tax Avoidance Directive.

Atas kondisi itu, national reporters dari 36 negara – termasuk negara maju, berkembang, dan tertinggal (emerging) –berkontribusi dalam buku yang menjadi panduan ahli untuk berbagai perspektif terkait proyek BEPS di seluruh dunia. Saat membahas implementasi proyek BEPS, penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang hambatan yang dihadapi oleh negara-negara dalam fase implementasi proyek BEPS serta interaksi tindakan dengan sistem hukum domestik.

Sebelum buku tersebut, beberapa profesional DDTC lainnya juga berkontribusi dalam buku pajak internasional. Managing Partner DDTC Darussalam dalam buku 'A Global Analysis of Tax Treaty Disputes' . Partner of Transfer Pricing Services Romi Irawan dan Senior Manager of International Tax / Transfer Pricing Services Yusuf Wangko Ngantung dalam buku ‘Transfer Pricing Law Review’ .

Ada pula Partner of Tax Compliance and Litigation Services David Hamzah Damian dan Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services Ganda Christian Tobing dalam buku ‘The Tax Disputes and Litigation Review’.

Bagaimana, tertarik membaca buku-buku ini? Anda bisa berkunjung ke DDTC Library. (kaw)