Pemerintah Bakal Bebaskan PPN Atas Helikopter dan Suku Cadang Pesawat

"Biaya pemeliharaan pesawat dan kegiatan pelatihan penerbangan tergolong tinggi sehingga maskapai penerbangan untuk lebih memilih melakukan kegiatannya di yurisdiksi lain," katanya, dikutip pada Rabu (21/6/2023).

Ndung'u mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing investasi Kenya di berbagai sektor, termasuk penerbangan. Peningkatan investasi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi sejalan dengan Agenda Transformasi Ekonomi yang diusung Kenya Kwanza.

Dia menjelaskan saat ini helikopter, pesawat terbang, dan pesawat terbang berukuran kecil dikenakan PPN sebesar 16%. PPN juga dikenakan atas simulator pesawat yang biasa digunakan untuk pelatihan para pilot.

Kemudian, beberapa suku cadang memang dibebaskan dari PPN, tetapi fasilitas fiskal ini hanya berlaku untuk impor yang dilakukan operator pesawat atau orang yang bergerak di bidang usaha perawatan pesawat berdasarkan rekomendasi otoritas berwenang.

Menurutnya, pengenaan pajak yang tinggi telah menyebabkan investor memilih menanamkan modalnya di yurisdiksi lain. Dengan memberikan pembebasan PPN, investasi di bidang penerbangan akan meningkat serta lebih banyak pilot dapat melakukan program pelatihan di dalam negeri.

"Untuk memudahkan proses pembebasan PPN pada suku cadang pesawat dan mendorong investasi di bidang ini, saya mengusulkan kepada Majelis Nasional untuk menghapus PPN pada semua simulator pesawat dan suku cadang pesawatnya," ujarnya dilansir citizen.digital.

Tidak hanya helikopter dan suku cadang pesawat terbang, pembebasan PPN juga diusulkan untuk ekspor jasa dan produk andalan ekspor seperti teh. Pembebasan PPN dinilai akan meningkatkan daya saing Kenya di pasar global.

Selain itu, pemerintah pun ingin menghapus PPN atas elpiji agar harganya lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus mempromosikan penggunaan sumber energi bersih. (sap)