Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pertimbangkan Kinerja Industri, Penerapan Cukai Game Online Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Pertimbangkan Kinerja Industri, Penerapan Cukai Game Online Ditunda

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam mengumumkan tidak akan menerapkan cukai game online dalam waktu dekat.

Pemerintah menyatakan penundaan penerapan cukai game online dilakukan karena mempertimbangkan kinerja industri yang sedang berupaya untuk tumbuh. Kebijakan ini diambil berdasarkan kesepakatan Komite Tetap Pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengurangi potensi dampak negatif dari permainan ini," bunyi pengumuman Kantor Pemerintah (Government Office/Văn phòng Chính phủ), dikutip pada Senin (14/8/2023).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Tidak hanya soal penundaan implementasi cukai, komite juga mendorong kementerian dan badan terkait harus meningkatkan upaya kolaboratif serta mengoptimalkan mekanisme hukum untuk mengatasi tantangan terkait dengan game online. Mekanisme hukum ini misalnya menyangkut perizinan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan berupaya menjadikan video game online sebagai objek cukai. Kebijakan ini rencananya akan dimasukkan dalam revisi UU Pajak Konsumsi Khusus.

Kemenkeu menilai game online dapat menimbulkan masalah kesehatan dan sosial pada masyarakat. Meski demikian, wacana kebijakan ini ramai ditolak oleh pengusaha dan masyarakat.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Pengenaan cukai dinilai akan berdampak buruk pada perkembangan bisnis game online di Vietnam. Kebijakan diperkirakan dapat menurunkan permintaan sehingga menyebabkan kerugian serius pada produsen dan penerbit game legal.

Di sisi lain, pengenaan cukai juga juga berpotensi membuat game online legal makin sulit bersaing dengan produk ilegal, terutama dari luar negeri.

Statistik mengungkapkan sepanjang 2021-2022, penggunaan game online ilegal dari luar negeri memiliki porsi hampir 30%. Selain merugikan industri game legal, fenomena ini juga menyebabkan kerugian bagi negara.

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Wakil Menteri Informasi dan Komunikasi Phan Tam menyatakan wacana cukai game online perlu dikaji secara hati-hati. Dalam pandangannya, cukai ini hanya akan efektif diterapkan pada perusahaan di dalam negeri sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi industri lokal.

"Pengenaan cukai pada game online justru dapat mendorong perusahaan lokal untuk memindahkan operasi mereka ke luar negeri, seperti Singapura yang memiliki kebijakan pajak menguntungkan, lalu menawarkan produknya ke Vietnam," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Dia menambahkan larinya industri game lokal ke luar negeri bakal menyebabkan kerugian besar bagi negara. Selain melemahkan aktivitas ekonomi, hal ini juga akan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak dari industri game online yang sedang berkembang. (sap)

Baca Juga: Kasus Kanker Kulit Meningkat, Senator Minta Tabir Surya Bebas PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, game online, pajak digital, cukai game online, Vietnam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama