Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sri Mulyani Lantik 30 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Terbanyak dari DJP

A+
A-
87
A+
A-
87
Sri Mulyani Lantik 30 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Terbanyak dari DJP

Jajaran pejabat eselon II dan pejabat noneselon setara pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 30 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dan pejabat noneselon setara pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan semua pejabat Kemenkeu akan dihadapkan pada tugas yang mudah. Meski demikian, dia meminta para pejabat tersebut selalu memberikan kontribusi positif bagi kementerian. Menurutnya, setiap pejabat Kemenkeu harus siap menunjukkan dedikasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Saya berharap seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, terutama Anda yang baru saja dilantik untuk terus menunjukkan dedikasi, komitmen dan kesetiaan untuk menjalankan tugas dengan integritas, kompetensi, dan profesionalisme dalam situasi apapun, dalam tantangan apapun, dalam dinamika apapun yang dihadapi oleh bangsa Indonesia," katanya, Jumat (16/2/2024).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Sri Mulyani mengatakan perombakan jajaran pejabat Kemenkeu menjadi agenda rutin organisasi untuk menempatkan seseorang pada posisi yang tepat. Melalui mutasi dan promosi, seorang pejabat dapat mengisi jabatan yang kosong untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keuangan negara.

Menurutnya, kepemimpinan dan kompetensi dari para pejabat yang dilantik menjadi kualifikasi yang diharapkan untuk bisa mengemban jabatan. Hal ini juga sejalan dengan upaya Kemenkeu meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia.

Dengan tanggung jawab yang besar, dia meminta para pejabat yang dilantik melaksanakan tugas yang diamanatkan dengan baik. Pasalnya, pejabat Kemenkeu juga harus mampu menjaga reputasi diri, organisasi, dan republik.

Baca Juga: Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance

Sri Mulyani juga mengingatkan keuangan negara menjadi fondasi sekaligus tulang punggung yang dibutuhkan negara untuk menghadapi berbagai situasi. Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu perlu terus menjaga komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas demi meraih cita-cita bangsa.

"Selamat bertugas, selamat menjalankan tanggung jawab. Jawab seluruh tantangan dan berbagai persoalan dengan jawaban dan prestasi yang bisa diunggulkan," ujarnya.

Pejabat Kemenkeu yang dilantik hari ini terdiri atas 27 pejabat eselon II dan 3 pejabat pada unit organisasi noneselon. Berikut ini daftar pejabat yang dilantik:

Baca Juga: Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Sekretariat Jenderal
1. Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak
2. Dendi Agung Wibowo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur
3. Yan Inderayana sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Ditjen Pajak (DJP)
4. Suparno sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
5. Aim Nursalim Saleh sebagai Direktur Keberatan dan Banding
6. Farid Bachtiar sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
7. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
8. Wansepta Nirwanda sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
9. Kurniawan Nizar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat DJP Barat I
10. Erna Sulistyowati sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Tri Bowo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC)
12. Dwijo Muryono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
13. Sodikin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku
14. Muhamad Lukman sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Ditjen Perbendaharaan
15. Sulaimansyah sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb
16. Heni Kartikawati sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
17. Wawan Juswanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
18. Ratih Hapsari Kusumawardani sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Hari Utomo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara
20. Muhamad Mufti Arkan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
21. Tavianto Noegroho sebagai Direktur Lelang
22. Tugas Agus Priyo Waluyo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
23. Dudung Rudi Hendratna sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
24. Bernadette Yuliasari Mulyatno sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
25. Ludiro sebagai Sekretaris DJPK

Baca Juga: WP Cabang Buat Bupot dan Lapor SPT Masih di DJP Online Masing-Masing

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
26. Bambang Juli Istanto sebagai Sekretaris BPPK
27. Bhimantara Widyajala sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Perbendaharaan

Pejabat pada Unit Organisasi Noneselon

Lembaga Manajemen Aset Negara
1. Mahdi sebagai Direktur Operasional dan Manajemen Risiko, Lembaga Manajemen Aset Negara

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
1. Damayanti Ratunanda sebagai Direktur Penyaluran Dana BPDLH

Baca Juga: Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara

Politeknik Keuangan Negara STAN
1. Agus Bandiyono sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pelantikan, Kemenkeu, ASN, Sri Mulyani, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, STAN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Konsumen Minta Faktur Pajak dengan NPWP 16 Digit, Apakah Bisa?

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama