Togo Jadi Negara ke-140 Anggota Inclusive Framework

"Togo akan berpartisipasi dalam implementasi 15 Rencana Aksi BEPS untuk menangkal penghindaran pajak dan meningkatkan koherensi dari sistem pajak internasional serta meningkatkan transparansi sistem pajak," tulis OECD dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (1/9/2021).

Tak hanya bergabung dalam Inclusive Framework, Togo juga langsung menyetujui proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang sebelumnya telah disetujui oleh 133 negara anggota Inclusive Framework.

"Togo berkomitmen untuk menindaklanjuti tantangan perpajakan yang timbul akibat digitalisasi ekonomi dan mereformasi sistem perpajakan internasional guna menjamin korporasi multinasional membayar pajak secara adil sesuai dengan tempat korporasi beroperasi," tulis OECD.

Dengan bergabungnya Togo, jumlah negara anggota Inclusive Framework yang telah menyetujui proposal 2 pilar bertambah dari 133 negara menjadi 134 negara. Adapun 6 negara yang masih belum menyetujui kedua proposal tersebut adalah Estonia, Hungaria, Irlandia, Kenya, Nigeria, dan Sri Lanka.

Untuk diketahui, proposal Pilar 1 dirancang untuk merealokasikan hak pemajakan atas laba yang diperoleh korporasi multinasional, termasuk perusahaan digital. Proposal ini diharapkan dapat menghasilkan pembagian hak pemajakan yang adil bagi yurisdiksi pasar.

Adapun proposal Pilar 2 disusun untuk menghentikan kompetisi tarif pajak korporasi dan memberikan perlindungan terhadap basis pajak dari setiap yurisdiksi dengan cara menetapkan tarif pajak korporasi minimum global. Adapun tarif pajak minimum yang disepakati sebesar 15%.

Konsensus atas Pilar 1 dan Pilar 2 ditargetkan tercapai pada Oktober 2021. Setelah tercapai konsensus, Inclusive Framework akan menyusun naskah persetujuan multilateral atas konsensus tersebut pada 2022. Pilar 1 dan Pilar 2 ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2023. (sap)