Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Tren Belanja Perpajakan Indonesia di Tiap Sektor Ekonomi, Seperti Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Tren Belanja Perpajakan Indonesia di Tiap Sektor Ekonomi, Seperti Apa?

BELANJA perpajakan (tax expenditure) menurut OECD, adalah transfer sumber daya kepada publik tanpa memberikan bantuan atau belanja langsung (direct transfer), melainkan melalui pengurangan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perpajakan tertentu.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mendefinisikan belanja perpajakan sebagai penerimaan yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system).

Dengan kata lain, belanja perpajakan dapat memengaruhi kondisi keuangan negara, sekaligus memengaruhi kemampuan membiayai pembangunan. Untuk itu, belanja perpajakan umumnya menyasar sebagian subjek dan objek pajak tertentu.

Baca Juga: Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

Tabel berikut menggambarkan proporsi estimasi belanja perpajakan di Indonesia sejak 2016 hingga 2018 berdasarkan sektor ekonomi. Untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan, metode yang digunakan adalah metode revenue forgone.

Metode ini mengasumsikan estimasi yang dilakukan bersifat statis. Artinya, estimasi penurunan penerimaan pajak pemerintah tidak memperhitungkan perubahan perilaku masyarakat, dampak ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah lainnya.

Tabel 1 Distribusi Belanja Perpajakan Indonesia 2016-2018 Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 'Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017' & 'Laporan Belanja Perpajakan 2018'

Baca Juga: Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan


Berdasarkan tabel tersebut, sektor manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan sejak 2016. Bukan tanpa alasan, pemerintah jorjoran memberikan fasilitas perpajakan untuk sektor manufaktur.

Menurut Kementerian Perindustrian, industri pengolahan memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbangkan pajak nonmigas setiap tahunnya di antaranya industri logam dasar, tekstil dan pakaian jadi, serta alat angkutan.

Baca Juga: Ada Omzet Tak Kena Pajak, Belanja Perpajakan Terbanyak Dinikmati UMKM

Kementerian Perindustrian juga menyebutkan total nilai ekspor sektor manufaktur hingga akhir 2018 mencapai US$130,74 miliar, naik 4,51% dari realisasi 2017. Sektor manufaktur juga menyumbang 72,28% dari total ekspor nasional.

Belanja perpajakan pernah diulas DDTC melalui working paper bertajuk ‘Tax Expenditure Atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi Bagi Indonesia’. Dalam working paper itu disebutkan belanja perpajakan tidak hanya dilihat dari besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi dapat dilihat juga dari evaluasi dan rasionalisasi di baliknya.

Untuk itu, pemerintah perlu mengidentifikasi siapa, kelompok mana, atau sektor ekonomi mana yang paling diuntungkan, yang dalam hal ini merupakan sektor manufaktur sebagai penyumbang kontribusi ekonomi Indonesia yang konsisten.

Baca Juga: Belanja Perpajakan Terus Merangkak Naik, BKF: Ikuti Aktivitas Ekonomi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik pajak, belanja perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 September 2023 | 12:00 WIB
SERBA-SERBI PAJAK DAN POLITIK

Tren Belanja Subsidi dan Kompensasi BBM dalam 5 Tahun Terakhir

Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:03 WIB
RAPBN 2024

Belanja Perpajakan dari PPN dan PPnBM Diproyeksi Masih Dominan

Jum'at, 18 Agustus 2023 | 10:00 WIB
NOTA KEUANGAN RAPBN 2024

Banyak Insentif, Belanja Perpajakan Bakal Terus Naik Hingga 2024

Kamis, 03 Agustus 2023 | 13:23 WIB
SERBA-SERBI PAJAK DAN POLITIK

Adakah Hubungan Linier Antara Demokratisasi dan Penerimaan Pajak?

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkab Cilacap

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan