Airbnb Setuju Data Transaksi Digital Disetorkan Kepada Otoritas Pajak

"Kami ingin menjadi mitra yang baik dalam masalah perpajakan dan tindakan ini memungkinkan kami bekerja sama dengan lebih banyak pemerintah guna membantu pemilik properti mengikuti aturan," tulis keterangan Airbnb dikutip Kamis (1/4/2021).

Pekan lalu, Dewan Uni Eropa mengadopsi aturan baru untuk meningkatkan kerja sama administrasi negara anggota di bidang perpajakan. Aturan tersebut mewajibkan operator platform digital yang beroperasi di Uni Eropa menyampaikan data transaksi kepada otoritas pajak.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku pada marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli seperti Amazon dan Airbnb. Kewajiban pelaporan data juga berlaku untuk platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ketentuan tersebut efektif berlaku pada 1 Januari 2023.

Dewan Uni Eropa menyebutkan revisi kerja sama administrasi di bidang perpajakan memungkinkan otoritas pajak negara anggota mendeteksi pendapatan yang diperoleh wajib pajak melalui platform digital.

Nanti, data dan informasi yang dikumpulkan akan menentukan kewajiban perpajakan yang relevan bagi yang mendapatkan penghasilan secara daring. Kewajiban pelaporan data ini juga makin urgen manakala kegiatan ekonomi digital makin tinggi.

Bila tidak diantisipasi, banyak negara anggota Uni Eropa yang bakal kehilangan potensi penerimaan karena bisnis online pada umumnya tidak atau belum membayar pajak.

"Situasi ini menciptakan kehilangan pendapatan pajak dari negara anggota dan menciptakan ketidaksetaraan dibandingkan bisnis komersial konvensional dan toko tradisional," tulis pernyataan Dewan Uni Eropa seperti dilansir macaubusiness.com. (rig)